POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dalam rangka memperingati Hari Pelayanan Publik Internasional, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengadakan layanan jemput bola di Car Free Day (CFD) Dago pada Minggu, (23/6). Inisiatif ini mendapat respon positif dari masyarakat yang merasa terbantu dengan pelayanan yang cepat, ramah, dan mudah diakses meskipun pada hari libur.
Warga Bandung yang hadir di CFD Dago memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan, termasuk pembuatan Kartu Kuning dan KTP elektronik, serta perpanjangan SIM melalui mobil layanan keliling.
Salah seorang warga yang membuat Kartu Kuning untuk keperluan melamar pekerjaan dan pelatihan, Rindi mengungkapkan kepuasannya. Menurutnya layanan yang diberikan oleh Pemkot bagus dan cepat.
“Aku berharap semoga makin berkembang dan membantu masyarakat yang membutuhkan,” kata Rindi.
Tak hanya Rindi, warga lain yang mengurus KTP elektronik baru, Elvi Meliyanti, juga menyatakan kepuasannya. “Di sini lebih praktis kalau mau punya KTP,” kata Elvi.
Tak hanya itu dia pun meminta ke depannya agar layanan yang diberikan pada kegiatan seperti CFD tersebut didukung pula oleh sistem pembayaran non-tunai.
“Ke depan sih pengennya bisa non-tunai ya jadi lebih memudahkan masyarakat yang lagi olahraga dan enggak bawa cash,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya, turut mengapresiasi inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Pemkot Bandung. Dia menilai Pemkot Bandung memberikan pelayanannya secara luar biasa, bahkan sudah bisa jemput bola.
“Tentu ini inovasi yang bagus sekali ya, jadi makin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mengarah kepada ruang berkumpul sehingga tepat sasaran,” ungkap Dadan.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Administrasi Umum Kota Bandung, Tono Rusdiantono, menegaskan komitmen Pemkot Bandung dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa Pemkot Bandung telah meraih predikat zona hijau atau baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman selama tahun 2016-2023.
“Ini upaya kami dengan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Kita tidak hanya mengurangi birokrasi yang berbelit, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” pungkas Tono. (rup)
