POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Wakil Presiden RI, Maruf Amin meminta Jawa Barat sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional bisa memaksimalkan potensi keuangan syariah. Ia bahkan meminta para pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jawa Barat segera menyusun rencana aksi dengan target yang terukur untuk sektor tersebut.
Hal ini disampaikan Maruf Amin saat memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan KDEKS di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (23/4). Menurut dia, posisi Jawa Barat sangat penting karena memiliki populasi yang besar dan tak lain menghadirkan potensi pasar yang besar pula.
Indikator pentingnya posisi Jawa Barat adalah menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap PDB nasional, pengekspor komoditas terbesar, serta realisasi investasi tertinggi. Saat ini, berbagai proyek pengembangan berkelanjutan dan ekonomi hijau sedang berkembang.
“Saya harapkan capaian ini mampu dipertahankan, bahkan ditingkatkan, salah satunya melalui upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” kata dia.
Khusus mengenai keuangan syariha, ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta pengurus KDEKS bisa mengoptimalisasi potensi besar ekonomi. Caranya dengan memperkuat ekosistem infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah, termasuk melalui penyusunan peraturan dan rencana pembangunan daerah sektor ekonomi syariah.
Apalagi, saat ini sudah ada regulasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Higienis dan Halal, serta tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.
“Ke depan, saya minta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tetap selaras dan sinergis dengan prioritas pembangunan, kekhasan dan keunggulan daerah, serta kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya,” jelas dia.
Hadirnya KDEKS Provinsi Jawa Barat seyogianya semakin mendorong dan mengakselerasi empat fokus pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Empat fokus itu di antaranya mengoptimalkan pengembangan sektor industri produk halal, melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal pada sektor-sektor unggulan daerah. Lalu, mendorong pemanfaatan Kawasan Industri Halal Jawa Barat melalui insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, guna meningkatkan hilirisasi komoditas unggulan produk halal.
Kemudian, Akselerasi sertifikasi halal, khususnya produk UMKM dan di sektor hulu, seperti Rumah Potong Hewan Unggas dan Ruminansia, guna mencapai target kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2024. Berikan pula dukungan anggaran untuk penambahan kuota program Sertifikasi Halal Gratis di Jawa Barat.
Di samping itu, terus kembangkan sektor pariwisata ramah muslim sebagai destinasi tujuan wisata unggulan daerah.
Kedua, perluas inklusi dan kontribusi keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan daerah, melalui penerapan inovasi jasa keuangan syariah dan teknologi digital.
Menurut dia, Keuangan syariah sejatinya telah turut berkontribusi dalam pembangunan wilayah. Sejak 2013 hingga 2023, di Jawa Barat terdapat 315 proyek dengan nilai sekitar Rp17,8 triliun yang dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara. Untuk itu, terus dukung keberhasilan implementasi proyek-proyek ini ke depannya.
Ia juga mengingatkan untuk menggali potensi pembiayaan keuangan syariah untuk proyek pembangunan daerah, seperti penerbitan sukuk daerah dan pengembangan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha syariah, termasuk dengan memperkuat peran sektor perbankan syariah, seperti Bank Pembangunan Daerah dan Bank BJB Syariah.
Berikutnya, tingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan tata kelola zakat dan wakaf produktif, serta optimalkan peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Terakhir, kembangkan bisnis dan kewirausahaan syariah melalui optimalisasi program inkubasi usaha syariah. Saat ini, Jawa Barat sudah memiliki 6 Inkubator Bisnis Syariah aktif yang ke depan agar terus ditambah jumlahnya. Ekosistem Inkubator Bisnis Syariah ini perlu diperkuat, agar semakin banyak wirausaha berbasis syariah yang mampu berinovasi dan meningkatkan daya saing.
Terus tingkatkan kualitas 3 Zona KHAS yang telah ada. Jawa Barat yang tersohor dengan kulinernya dapat menjadi pionir gerakan kuliner halal dan sehat di seluruh sentra-sentra kuliner lainnya.
“Saya minta KDEKS Jawa Barat untuk menyusun rencana aksi dengan target yang terukur serta berkesinambungan, termasuk mensinergikannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah periode tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang,” imbuh dia.
Persiapan pengembangan kapasitas sumber daya manusia ekonomi syariah, sekaligus literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat harus dilakukan.
Diketahui, pengurus KDEKS Jawa Barat diisi oleh Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menjadi Ketua KDEKS; Sekretaris KDEKS Sekda Jawa Barat Herman Suryatman. Anggota KDEKS, Kepala Bappeda Jawa Barat, Asisten Kesra Provinsi Jawa Barat, Kepala Perekonomian Provinsi Jawa Barat. Selain itu terdapat beberapa orang pengurus lainnya.
Sementara itu, Bey Machmudin menyatakan kesiapannya menjalankan tugas dari Wakil Presiden RI, Maruf Amin dalam memaksimalkan potensi keuangan syariah. Terlebih, sektor ekonomi syariah di Jawa Barat sudah berjalan baik.
“Kami sampaikan juga bahwa perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Barat memiliki potensi yang besar di sektor perbankan. Pada 2023 total aset Bank Syariah di Jawa Barat mencapai 843 triliun,” ujar Bey.
Kemudian, sektor industri nilai ekspor makanan dan minuman halal di Jawa Barat mencapai 4,8 miliar Dollar Amerika Serikat. Ekspor obat-obatan halal juga mencapai sebesar 243 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2023.
“Di tahun yang sama total penghimpunan zakat infak dan sedekah di Jawa Barat tercatat mencapai Rp 6,5 triliun,” terang dia.
“Jabar saat ini terdapat 4 Perguruan Tinggi Negeri dan 3 Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki Program Studi Keuangan dan Ekonomi Syariah dengan total mahasiswa mencapai 5.010 orang sebagai penguatan untuk peningkatan dan pengembangan kualitas SDM,” pungkasnya.
