POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sampai H-7 tahapan Pemilu 2024 di Jawa Barat berjalan sangat baik. Semua pihak supaya tetap menjaga kondusivitas dan bersinergi hingga tahap akhir agar tercapai pemilu yang lancar, jujur, dan damai.
Hal itu dikemukakan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin usai Rapat Koordinasi Kesiapan Penyeleggaraan Pemilu Tahun 2024 di Sport Center Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Rabu (7/2/2024).
“Alhamdulillah, sampai hari ini pelaksanaan tahapan pemilu berjalan sangat baik di Jabar. Kita ingatkan lagi semuanya bahwa sesuai undang-undang, ASN, TNI/Polri harus netral dan pelaksanaan pemilu yang lancar, jujur, dan damai harus dapat kita capai sampai perhitungan suara nanti,” kata Bey Machmudin.
Rakor diikuti Bupati/Wali Kota, Forkopimda, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu, Kepala BPBD se-Jabar, Kapolda Jabar dan Pangdam III Siliwangi.
Kegiatan yang digelar ini merupakan kelanjutan dari deklarasi Jabar Anteng untuk Pemilu 2024 yang aman, netral, dan tenang, yang dilaksanakan pada 18 November 2023.
Bey menyebut, rakor yang dihadiri oleh kepala daerah dari 27 kabupaten/kota se-Jabar penting dilaksanakan mengingat Jabar adalah provinsi dengan daerah pemilihan terbesar.
Ia mengingatkan, dengan waktu pemilu yang tersisa H-7 agar tidak terjadi kecurangan.
Pj Gubernur Jabar juga berpesan kepada Ketua KPU Jabar dan jajarannya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas perhitungan suara.
“Ini sudah mau sampai tahap akhir. Alhamdulillah, suasananya kondusif dan kita harapkan sampai selesai pemilu nanti. Kita juga ingatkan lagi jangan sampai ada kecurangan-kecurangan pada saat perhitungan,” tuturnya.
“Saya sampaikan kepada Ketua KPU Jabar bahwa unsur transparansi harus dijaga betul. Artinya perhitungan di TPS harus dilakukan secara terbuka disaksikan oleh saksi-saksi yang memang ditugaskan sehingga akuntabilitas dari hasil di TPS bisa dijaga terus,” tegas Bey.
Ia menyampaikan pula, demi kelancaran penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan ini, Pemdaprov Jabar terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dalam mengantisipasi pemilu di daerah rawan bencana.
“Untuk daerah rawan bencana sudah ada SOP-nya. Apakah (tempat pemilihan) akan dipindahkan, mitigasinya seperti apa nanti KPPS yang menentukan karena itu kewenangan penuh dari KPPS,” ujarnya.
“Yang pasti jangan sampai ada warga kehilangan hak pilih karena hal-hal yang tidak diantisipasi oleh kita,” tegas Bey.
Sementara itu Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni melaporkan bahwa di Jawa Barat telah ditetapkan 35.714.901 Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang tersebar di 140.457 TPS.
Untuk penyelenggaraan pemilu, KPU Jabar telah melantik sebanyak 1.300.000 petugas badan ad hoc di tingkatan KPPS, yang bertugas di seluruh kabupaten/kota.
Ummi juga melaporkan, terdapat 183 juta lembar surat suara dan 750.000 kotak suara yang saat ini pendistribusian dan pengelolaannya sedang dikebut oleh KPU Jabar.
