POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Harga kenaikan pokok masyarakat di pasaran jangan sampai mengurangi kesejahteraan masyarakat. Terlebih inflasi dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Direktur Pusat Kajian Politik, Ekonomi dam Pembangunan (Puskapolekbang) Holid Nurjamil mengatakan, kenaikan harga kepokmas akan begitu sangat terasa oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah.
“Inflasi dapat menyebabkan nilai uang menurun, sehingga daya beli masyarakat menjadi lebih rendah. Hal ini dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah, sehingga merusak struktur ekonomi,” katanya.
Ia menambahkan, inflasi yang tinggi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan harga-harga di pasar. Hal tersebut juga dinilai bakal berdampak terhadap investasi dan keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan.
“Sehingga dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi. Sebaiknya Pemerintah Daerah segera mencari formula yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Ada beberapa langkah strategis pengendalian inflasi yang bisa dilakukan Pemerintah,” katanya.
Holid menyebut, langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah antara lain dengan melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang dan bekerjasama dengan daerah penghasil komoditi ataun para petani untuk kelancaran pasokan.
”Selain itu pemerintah bisa menggencarkan gerakan Menanam, merealisasikan BTT atau memberikan bantuan transportasi dari APBD,” sebutnya.
Ia menegaskan, fenomena kenaikan harga kepokmas di pasaran merupakan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat merupakan sebuah anomali. Pasalnya, sejumlah wilayah di KBB merupakan penghasil komoditi kebutuhan masyarakat.
“Apa yang terjadi di KBB itu bisa disebut anomali. Di satu sisi, kawasan Cisarua, Parongpong, Lembang itu sebagai daerah penghasil cabai rawit, tapi di sisi lain terjadi kelangkaan di Pasar Panorama Lembang,” katanya.
“Sehingga harganya tidak stabil dan masyarakat tidak mampu membeli atau mengurangi daya belinya. Harus dicari permasalahannya, apa karena hasil panennya atau distribusinya?” katanya.
Ia pun menyebut, peningkatan indeks daya beli masyarakat menjadi salah satu tolak ukur penilaian kinerja Pj Bupati Bandung Barat (Arsan Latif) sejak dilantik pada 20 September 2023 lalu menggantikan Hengky Kurniawan.
”Jika nanti sampai akhir Desember inflasi masih tinggi dan daya beli masyarakat semakin menurun, berarti bisa dikatakan kegagalan, dan bisa saja Mendagri mengevaluasi kinerja Pj. Bupati seperti halnya yang terjadi pada Pj. Wailkota Cimahi,” tandasnya. (kro)
