POJOKBANDUNG.com – Ganjar Pranowo, yang akan mencalonkan diri sebagai Presiden, bertekad untuk mengembalikan keyakinan masyarakat dengan menyingkirkan praktik-praktik buruk seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Ganjar Pranowo dengan sungguh-sungguh menyampaikan bahwa niat pencalonannya tidak semata-mata untuk memegang kendali pemerintahan, tetapi sebagai wujud dari keinginan rakyat akan Indonesia yang lebih kokoh, adil, sejahtera, dan makmur.
“Membasmi korupsi untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Tanpa itu, kita tidak akan menjadi apa-apa,” kata Ganjar saat menghadiri acara Temu Kebangsaan yang dilaksanakan di Pendopo Agung Ambarrukmo, Yogyakarta, Selasa (22/8/2023).
Dia menyampaikan pandangan ini dihadiri oleh calon Wakil Presiden Mahfud MD. Bersama-sama, Ganjar dan Mahfud bertekad untuk memimpin bukan semata-mata karena keinginan untuk berkuasa, tetapi lebih pada tekad mereka untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan merata.
Ganjar menekankan bahwa ini bukan hanya tentang diri mereka, tetapi tentang nasib bangsa dan rakyat. Komitmennya mereka mencakup upaya untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pemberantasan Korupsi dan Praktik Nepotisme di Jawa Tengah
Ganjar Pranowo memang terkenal sebagai sosok yang gencar terhadap pembasmian korupsi dan Praktik nepotisme.
Sejak menjabat menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar berhasil menurunkan angka korupsi.
Mengutip dari hasiil survey integritas KPK, Jawa Tengah meraih posisi pertama dengan skor indeks 78,26.
Survei ini membuktikan keberhasilan berbagai program Ganjar untuk menangani isu Korupsi dan praktik Nepotisme.
Salah satu contoh dari praktik nepotisme adalah jual beli jabatan di lingkungan birokrasi. Dengan metode ini, individu yang kurang kompeten dalam bidangnya dapat memperoleh posisi jabatan yang lebih tinggi hanya dengan membayar sejumlah uang.
Tentunya, situasi semacam ini sangat merugikan layanan publik. Secara sederhana, pengeluaran uang semacam itu menciptakan peluang bagi pejabat untuk melakukan tindakan korupsi.
Rumor tentang praktik nepotisme ini juga pernah menghantui birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bahkan ada kasus yang mencuat di mana anggota Satpol PP menjadi calo, menawarkan posisi di pemerintah dengan bayaran tertentu.
