POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Dalam rangka memperingati hari aksara internasional Dewan Kebudayaan Kota Cimahi (DKKC) mengadakan audiensi dengan DPRD Kota Cimahi membahas Perwal kemajuan kebudayaan Kota Cimahi.
Ketua DKKC, Hermana mengatakan, Kota Cimahi sebagai kota yang baru tumbuh, penting kiranya memiliki Peraturan Walikota (Perwal) mengenai kemajuan kebudayaan. Pasalnya pengajuan Perwal sudah dilakukan sejak tahun 2018 sampai saat ini belum terlaksana.
“Sehingga hari ini kita audiensi bersama DPRD Komisi IV, untuk mendesak pemerintah mengeluarkan Perwal mengenai kemajuan kebudayaan, agar jelas kemana arah kemajuan kebudayaan di Kota Cimahi,” ucapnya, (8/9).
BACA JUGA: Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Janji BerantasMafia Tanah
Selain itu DKKC mengusulkan adanya perda literasi, yang berlandaskan pentingnya masyarakat memahami kebudayaannya. Terutama dalam memahami sejarah kota Cimahi sebagai akar kehidupan masyarakat.
“Semisal banyaknya masyarakat kota Cimahi yang tidak tahu bagaimana sejarah Kotanya, kemungkinan hal itu diakibatkan akibat tidak adanya sumber literasi sebagai dasar pembelajaran masyarakat. Sehingga perlu adanya perda tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, perlunya perda literasi juga dikarenakan selama ini banyaknya catatan literasi yang menceritakan Kota Cimahi berasal dari luar kota. Sehingga dengan Perwal tersebut bisa merangsang banyaknya penulis sejarah mencatatkan Kota sebagai keilmuan kota.
“Masalah literasi bukan hanya masalah budaya saja, tapi juga bagaimana perilaku membaca dibahas disana,” tuturnya.
Dalam rangka hari literasi internasional kali ini, menurutnya, dapat dipakai sebagai momentum mengingatkan kembali Kota Cimahi salah satu kota yang belum punya Perwal kemajuan kebudayaan.
“Karena Perwal ini akan menjadi landasan anggaran budaya, arah kebudayaan kota. Bayangkan kita Cimahi sering dihtagih buah pikir Perwal kebudayaannya namuns ampai saat ini belum ada,” ucapnya.
Ia menambahkan, semoga setelah pertemuan dengan DPRD bisa terwujud Kita Cimahi memiliki Perwal kemajuan budaya. Ditambah DPRD juga menyambut keterdesakan kebutuhan Perwal
“Kita menginginkan pokok pikiran kemajuan kebudayaan daerah, sampai detik ini belum ditandatangani oleh walikota sementara pokok pikiran kebudayaan adalah acuan dasar penyusunan program pemerintah, semoga bisa cepat terlaksana,” pungkasnya.
(kus)
