Apdesi siap ontrog DPR.
POJOKBANDUNG.com, SOREANG– Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung dalam waktu dekat akan mendatangi kantor DPR RI di Jakarta, mereka akan meminta kejelasan program alokasi dana desa dari peemerintah pusat.
Ketua APDESI Kabupaten Bandung, Dedy M Bram mengatakan, pemerintahan Jokowidodo-Jusuf Kala menggembor-gemborkan program dana desa dengan nilai Rp1,4 miliar tergantung kondisi masing-masing Desa. Namun, pada kenyataannya jumlah yang diterima oleh Desa jauh dari yang dijanjikan.
“Sebelumnya pemerintah mengatakan jika dana Desa cair Februari, tapi pada kenyataannya baru agustus lalu cairnya, jumlah yang diterimanya juga tidak seperti yang dijanjikan,” tutur Dedy, Rabu (21/10).
Menurut Dedy, jumlah alokasi dana Desa dari pemerintah pusat hingga saat ini baru dicairkan sekitar Rp300 juta, itu juga dibagi dalam tiga tahap. Untuk tahap pertama dana yang diterima oleh Desa hanya sebesar Rp127 juta, tahap kedua Rp127 juta dan tahap tiga hanya Rp46 juta.
“Jika seperti itu, maka jumlah Rp1,4 miliar baru bisa diterima dalam tiga atau empat tahun,” ujarnya.
Oleh sebab itu, pihaknya dalam waktu dekat akan menanyakan masalah tersebut kepada DPR RI. Pasalnya, banyak masyarakat yang mempertanyakan realisasi dari Dana Desa yang disebutkan telah cair.
“Masyarakat mempertanyakan hal ini dan malah mengira kami menutup-nutupinya. Makanya, kami akan meminta klarifikasi langsung ke pemerintah pusat,”ujarnya.
Rencana awal pembangunan desa yang tadinya dialokasikan dengan dana Rp 1,4 miliar, katanya, harus direncanakan ulang dengan anggaran yang diterima. Akhirnya, hanya program-program prioritas dan bersifat emergensi yang dilaksanakan menggunakan dana tersebut.
Dana tersebut, katanya, diterima langsung Kas Pemerintah Kabupaten Bandung untuk dibagikan ke setiap desa. Selain dari pusat, pemprov dan pemkab pun memberikan dana serupa untuk pembangunan infrastruktur desa.
Hal serupa dikatakan Kepala Desa Cihanyir di Kecamatan Cikancung, Ceceng Suparman. Setiap kepala desa, katanya, memiliki beban moral untuk menjelaskan kondisi tersebut kepada masyarakat. “Kemampuan Jokowi-JK mungkin baru bisa memberikan Rp 300 juta per tahun, dari janji sebelumnya Rp 1,4 miliar per tahun. Setiap sosialisasi pun, keterbatasan anggaran menjadi alasan klasik untuk menjelaskan hal ini,” katanya.
Ceceng mengatakan dengan sosialisasi yang memadai, katanya, setiap kepala desa sudah siap menerima anggaran sebesar Rp 1,4 miliar. Selama ini, masih banyak infrastruktur di desa yang harus dibenahi atau dibangun. (mld)
