Bupati Abubakar
POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Bupati Bandung Barat, H. Abubakar menegaskan kepada seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk merampungkan seluruh program kerja sebelum 23 Desember 2015 merupakan batas akhir dimana akan dilakukan evaluasi kinerja di masing-masing SKPD.
Menurut Abubakar Akhir tahun ini, jika hingga akhir tahun program kerja tidak berjalan maksimal, maka konsekuensi yang harus diterima masing-masing kepala SKPD yakni akan dicopot dari jabatan atau dimutasi mulai dari eselon II, III dan IV.
“Saya sudah minta ke pak sekda, untuk mengevaluasi kinerja dari masing-masing SKPD. Rencananya untuk mutasi jabatan mulai dari eselon III dan IV akan dilakukan pada November. Sementara, untuk pergantian eselon II akan dilakukan pada awal tahun 2016,” tegas Abubakar kepada wartawan di Ngamprah,.
Mutasi dan pencopotan jabatan ini, kata Abubakar, didasarkan bukan dari rasa kesal dan politik, namun untuk mengembangkan program kerja agar lebih baik ke depannya. Sehingga dibutuhkan para pejabat yang berkomitmen untuk menjalankan program hingga akhir kepemimpinan Abubakar di tahun 2018. “Saya ingin memiliki bawahan yang bisa lari bukan malah boyot. Kalau tidak bisa diajak lari bekerja, saya akan copot saja,” tegasnya.
Abubakar menambahkan, mutasi jabatan juga berdasarkan pada laporan dari masyarakat. Bilamana masyarakat menilai baik kepemimpinan kepala SKPD, maka pejabat tersebut juga akan mendapatkan penghargaan. Sebaliknya, jika pejabat tersebut buruk, maka jabatan akan dicopot.
“Saya jadi bupati sekitar 2 tahunan lagi. Saya ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa dengan visi Cermat ini bisa dirasakan oleh lapisan masyarakat. Polanya ingin mengembangkan inovasi AKU jadi program KITA,” ungkapnya.
Abubakar menjelaskan, salah satu program kerja yang menjadi perhatiannya terkait masalah pembangunan jalan di seluruh wilayah di bawah tanggungjawab Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, Mineral dan Pertambangan. Ia akan melihat proses pembangunan proyek jalan hingga batas waktu 23 Desember 2015.
“Salah satunya Dinas Bina Marga yang sudah dipanggjl, saya tanyakan menyangkut progres jalan yang sudah diperbaiki. Pemerintah akan mempertimbangkan rekanan atau kontraktor yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, jika pekerjaan tidak selesai sampai 23 Desember, pemerintah tetap akan menghentikan seluruh pelaksanaan proyek. Pemerintah hanya akan membayar sesuai dengan progres pekerjaan yang telah selesai dikerjakan rekanan.
“Pemerintah akan membayar perbaikan jalan sesuai yang dikerjakan. Kami tidak ingin pekerjaan molor karena yang dirugikan pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Mineral dan Pertambangan Kabupaten Bandung Barat Aan Sopian mengungkapkan, tahun ini ada 55 paket jalan dengan total nilai Rp66,5 miliar yang dikerjakan.
Perbaikan jalan tersebut terdiri atas 2 paket pembangunan jalan, yakni Jalan Purabaya-Jati-Saguling dan Jalan Ciburuy-Cikamuning, 7 paket pemeliharaan jalan serta 46 paket peningkatan jalan. “Kita optimis pekerjaan ini akan selesai sesuai jadwal,” paparnya.
Dikatakan Aan, saat ini sekitar 40 persen infrastruktur jalan di Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi rusak. Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menargetkan 20 persen di antaranya selesai diperbaiki. Kerusakan jalan tersebut di antaranya berada di beberapa ruas jalan alternatif menuju Lembang, seperti Jalan Cihanjuang, Jalan Cijeruk-Punclut, dan Jalan Langensari-Dago.
“Total panjang jalan kabupaten yaitu 614 km. Kerusakan jalan saat ini bervariasi dari sedang hingga berat. Kami targetkan sisa kerusakan jalan kabupaten ini pada akhir tahun ini 20 persen dan sisanya bisa diperbaiki hingga 2018 (akhir kepemimpinan Abubakar),” pungkasnya. (bie)
