POJOKBANDUNG.com – Pengamat Politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Rangkasbitung, Haris Hijrah Wicaksana mengatakan, konflik Partai Demokrat yang terjadi saat ini sangat berpotensi membuat partai tersebut menjadi partai kecil. Bahkan, berpotensi tidak mengikuti Pemilu 2024.
“Jika konflik itu tidak ada titik temu, tentu dapat merugikan Partai Demokrat sendiri,” kata Haris Hijrah Wicaksana, Minggu (7/3), dikutip dari Antara.
Menurutnya, penyelesaian konflik di tubuh Partai Demokrat dipastikan berlangsung lama jika persoalanitu dibawa ke ranah hukum.
Untuk diketahui, Partai Demokrat kubu hasil kongres luar biasa (KLB) akan mendaftar ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) agar memiliki legalitas hukum yang kuat sebagai partai politik. Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sudah didapuk menjadi calon ketuanya lewat KLB yang berlangsung di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3) pekan lalu.
Masalah akan makin panjang jika Kemenkum HAM menyetujui keberadaan Partai Demokrat kubu KLB, karena Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pasti akan mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Mahkamah Agung.
Jika proses ini terjadi, tentu waktu yang dimakan tidak akan sebentar. Jika mereka terlalu sibuk mengurus hal ini, mereka bisa kehilangan momentum di Pemilu 2024.
Kejadian ini, lanjutnya, merupakan ujian bagi AHY sebagai ketua umum partai tersebut. Jika AHY terus-terusan baper (terbawa perasaan, Red) tanpa bisa menyelesaikan kisruh ini dengan elegan, maka karir politiknya bisa selesai.
“AHY harus bersikap cerdik dan pandai untuk menyelesaikan konflik tersebut agar tidak berlangsung lama. AHY hendaknya dapat menunjukkan sikap sebagai politisi dengan membangun komunikasi politik. Jika AHY itu duduk bersama dan membangun rekonsiliasi politik dengan kubu KLB dipastikan konflik akan berakhir,” katanya.
