POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK, Irvansyah Utoh Banja mengatakan, pihaknya mengedepankan azas praduga tidak bersalah dan menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejakasaan Agung (Kejagung) terhadap BPJAMSOSTEK.
Menurut Utoh, manajemen BPJAMSOSTEK siap untuk memberikan keterangan dengan transparan guna memastikan apakah pengelolaan investasi telah dijalankan sesuai tata kelola yang ditetapkan.
“Kami berharap proses ini tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di publik, saat pemerintah sedang berupaya keras dalam memulihkan ekonomi nasional,” jelasnya melalui keterangan pers yang diterima, Senin (8/2).
BPJAMSOSTEK merupakan sebuah lembaga hukum publik yang mengelola dana jaminan sosial ketenagakerjaan dan diawasi oleh lembaga pengawas keuangan yang kredibel, antara lain Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Badan Pemeriksa Keungan (BPK).
“Selain itu diawasi pula oleh Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK dan Satuan Pengawas Internal,” papar Utoh.
Pengelolaan dana yang dilakukan BPJAMSOSTEK, sambung Utoh, mengacu pada instrumen dan batasan investasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015, serta beberapa Peraturan OJK. BPJAMSOSTEK juga memiliki aturan yang ketat terkait dengan pemilihan mitra investasi dan selalu bekerjasama dengan mitra terbaik.
“Kami berharap masyarakat khususnya peserta tidak terpengaruh pada isu-isu negatif yang muncul terkait pengelolaan dana,” jelasnya.
“Perlu kami tekankan bahwa dengan kondisi ekonomi yang sedemikian rupa, BPJAMSOSTEK masih tetap dapat memberikan imbal hasil (di atas rata-rata bunga deposito bank pemerintah) sebesar 5,63 persen pada saldo JHT (Jaminan Hari Tua) seluruh peserta. Kami akan selalu memberikan pelayanan terbaik bagi peserta dan memastikan dana peserta aman dan menguntungkan di bawah pengelolaan kami,” tutur Utoh.
Sementara itu di Bandung, Kepala BPJAMSOSTEK Bandung Soekarno Hatta, Rizal Dariakusumah mengatakan, pemeriksaan oleh Kejagung ini tidak mengurangi sedikitpun tingkat kinerja para karyawan dan tidak mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap peserta.
“Paling terpenting bagi kami adalah agar nantinya seluruh pekerja di Indonesia telah terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan (universal coverage),” terang Rizal.
Rizal juga mengharapkan agar proses penyelidikan hukum ini cepat selesai sehingga masyarakat kembali mendapatkan ketenangan bahwa dananya memang aman telah dikelola BPJAMSOSTEK.
“Semoga semuanya segera selesai dan kembali normal,” tegasnya.
Terpisah, para aktivis buruh dan serikat pekerja memberi tanggapan terkait penyidikan Kejagung terhadap BPJAMSOSEK. Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Syaiful Bahri Anshori menilai, hingga kini Sarbumusi melakukan pendalaman dan tidak menemukan unsur korupsi.
“Secara manajerial (BPJAMSOSTEK) mengalami kemajuan,” bebernya.
Anshori mengharapkan, penyidikan tersebut tidak ada pendekatan unsur politik dan lain sebagainya.
“Kalau ada pihak yang menemukan unsur pidanannya silahkan penegak hukum yang bergerak. Tidak usah melalui pendekatan politik atau lain sebagainya,” tegas Anshori.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi mengaku kaget dengan adanya penggeledahan yang dilakukan Kajagung RI di Kantor BPJAMSOSTEK. Apalagi menurutnya, tidak pernah ada pekerja atau buruh yang mengeluh atau melaporkan klaimnya bermasalah.
