POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK siap memberikan keterangan terkait dugaan korupsi pada pengelolaan keuangan dan investasi yang sedang didalami oleh Kejaksaan Agung.
Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan selaku Pps. Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Barat, Suherianto mengatakan, pihaknya mengedepankan azas praduga tidak bersalah dan menghormati proses penyidikan di Kejagung.
“Manajemen BPJAMSOSTEK siap memberikan keterangan guna memastikan apakah pengelolaan investasi telah dijalankan sesuai tata kelola yang ditetapkan,” ungkap Suherianto.
Ia mengungkapkan, pengelolaan dana yang dilakukan mengacu pada instrumen dan batasan investasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015, serta beberapa peraturan OJK.
“BPJAMSOSTEK juga memiliki aturan yang ketat dalam memilih mitra investasi terbaik. Dalam berinvestasi, juga selalu mengutamakan aspek kepatuhan, kehati-hatian dan tata kelola yang baik agar peserta mendapatkan hasil optimal dengan risiko terukur,” jelasnya.
“Semoga kasus ini tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan publik di tengah upaya pemerintah memulihkan ekonomi nasional,” sambungnya.
Menurut Suherianto, pengelolaan dana BPJAMSOSTEK tidak pernah mengalami kendala likuiditas dan selalu memenuhi kewajiban klaim para peserta. Dana kelolaan BPJAMSOSTEK per 31 Desember 2020 telah mencapai Rp 486,38 triliun dengan hasil investasi mencapai Rp 32,30 triliun, serta YOI (yield on investment) mencapai 7,38 persen.
“Selain itu kegiatan operasional BPJAMSOSTEK diawasi dan diaudit secara rutin oleh Satuan Pengawas Internal, Dewas Pengawas, BPK, OJK, KPK dan Kantor Akuntan Publik,” terangnya.
Suherianto menegaskan, dari hasil audit lembaga-lembaga tersebut BPJAMSOSTEK mendapatkan predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2016-2019.
“Kami (BPJAMSOSTEK) selalu menyampaikan hasil audit Laporan Keuangan (LK) dan Laporan Pengelolaan Program (LPP) tersebut kepada publik melalui media massa,” tandasnya.
