POJOKBANDUNG.com SOREANG – Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung, yang dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapid tes, tidak akan ditugaskan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung, Agus Baroya.
“Hasil rapid ini, kita sedang menunggu hasil rekapnya, memang ada sekitar 1.500 an, kalau tidak salah, yang reaktif. Tapi, kita belum lihat hasil swabnya, karena bisa saja kan reaktif rapid, tapi negatif di swab,” ujar Agus saat wawancara di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Soreang, Rabu (3/12).
Pihaknya akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan tim gugus tugas pencegahan Covid 19 Kabupaten Bandung dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, terkait hasil rapid tes petugas KPPS ini. Hal tersebut akan menjadi bahan bagi KPU untuk tindak lanjut kedepannya.
Agus menambahkan bahwa belum ada instruksi untuk mengganti petugas KPPS yang reaktif. Kecuali jika sejak awal petugas KPPS yang bersangkutan tidak mau menjalani rapid tes.
“Kalau yang dirapid kemudian reaktif, kita tidak tugaskan, mereka isolasi mandiri supaya tidak menjadi masalah untuk lingkungan. Mungkin 3-4 hari keluar swabnya. Jika positif, tidak bertugas saja, jadi kita pastikan KPPS yang bertugas itu yang negatif,” tutur Agus.
“Kita garis bawahi, dimana pandemi ini belum nampak ujung akhirnya, maka upaya rapid menjadi salah satu ikhtiar kita untuk disiplin (protokol kesehatan), makanya kita sarankan, kita anjurkan , kita ingatkan, bahwa ditengah pandemi dalam melaksanakan tahapan (Pilkada) itu harus betul-btul dijaga,” sambungnya.
Selanjutnya terkait dengan sarana kesehatan, Agus mengungkapkan, hanya tinggal menunggu satu item yaitu sarung tangan latek, sementara untuk thermogun sudah hadir. Kemudian terkait dengan logistik teknis, yang belum diterima oleh pihak KPU adalah formulir C dan buku panduan. Disinggung mengenai jika pada saat tahapan pencoblosan ada petugas yang tidak menerapkan protokol kesehatan, Agus menuturkan, hal itu akan langsung dikoreksi dan perbaikan-perbaikan akan dilakukan pada saat itu juga.
“Engga ada sanksi, kita ingatkan saja, dan ini menjadi tanggung jawab masyarakat juga, ingatkan saja kepada KPPS untuk mematuhi protokol kesehatan. Kalau misalnya erjadi hal-hal yang ekstrim memang pembangkangan, lain lagi,” katanya.
Agus mengapresiasi kunjungan kerja Forkopimda Jawa Barat. Dirinya memaknai kunjungan itu sebagai support atau dukungan, yang sekaligus juga memberikan motivasi kepada pihaknya sebagai penyelenggara pemilu. Yaitu untuk terus konsisten, berkomitmen menjaga integritas, dan mengawal Pilkada ini bisa sukses tanpa ekses.
“Artinya, seluruh tahapan bisa berjalan sampai selesai, dan dalam kondisi pandemi , kita harus memastikan bahwa kesehatan semua stakeholder itu tetap menjadi prioritas utama,” ungkapnya.
Salah satu poin yang bisa diambil dari Forkopimda Jawa Barat ini adalah pasangan calon harus bisa memberikan edukasi politik kepada masyarakat, bisa menjadi contoh bagi pemilihnya, atau bagi audiensnya. Pasangan calon di kegiatan-kegiatan untuk mencari dukungan itu, harus bisa menjaga kondisi agar bisa tetap aman dan tidak terjadi konflik. Makanya, kondisi Pilkada Kabupaten Bandung akan banyak tergantung bagaimana pasangan calonnya.
“Pesan yang ingin disampaikan adalah ada support ada mereka, ada pemantauan dari mereka, sehingga dalam kontestasi ini, tidak menjadi ajang untuk berkonflik,” pungkas Agus.
