POJOKBANDUNG.com – Angka kasus dan korban jiwa akibat Covid-19 setiap hari berpacu dengan waktu untuk menanti kapan vaksin akan ditemukan. Sejumlah kandidat vaksin di sejumlah negara seperti Inggris dan Tiongkok sedang berlomba untuk menjadi siapa paling cepat dan efektif serta aman dan manjur. Menyambut harapan itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mulai menyusun rencana distribusi pembagian vaksin di dunia.
Siapa yang akan mendapat vaksin lebih dulu? WHO dan Kelompok Penasihat Strategis Ahli Imunisasi yang ditunjuk atau SAGE, telah merilis rencana distribusi vaksin di seluruh dunia. WHO berharap nasionalisasi vaksin tidak terjadi, karena membuat vaksin lebih eksklusif. WHO justru menggembar-gemborkan pentingnya pendekatan global, memprioritaskan vaksinasi di antara orang-orang yang paling rentan di mana pun.
“Prioritas pertama haruslah memvaksinasi beberapa orang di semua negara, daripada semua orang di beberapa negara,” kata Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus di Jenewa, pekan lalu seperti dilansir dari ABC News, Rabu (16/9).
“Nasionalisme vaksin akan memperpanjang pandemi, bukan memperpendeknya,” tambahnya.
Kerangka kerja distribusi vaksin yang diusulkan WHO memastikan semua negara akses ke vaksin virus Korona baru setelah nantinya tersedia. Negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah yang berpartisipasi, juga disebut negara ‘swadana’ akan menyediakan dana untuk program akselerator vaksin, disingkat COVAX.
Sebanyak 78 negara kaya telah mendukung program tersebut, dengan Jerman, Jepang, Norwegia dan Komisi Eropa minggu ini menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam fasilitas COVAX sebagai negara-negara yang mendanai sendiri. Sejauh ini, total 170 negara ingin berpartisipasi dalam COVAX, mewakili sekitar 70 persen populasi dunia. Amerika Serikat tidak termasuk di antara mereka.
“Ide di balik fasilitas COVAX adalah bahwa komunitas dunia bersatu dengan cara untuk memberi insentif dan kemudian mendistribusikan vaksin sehingga tidak ada negara di dunia di yang tak mendapat akses vaksin,” kata pendiri Johns Hopkins Berman Institute for Bioethics Dr. Ruth Faden, Ph.D., MPH,
“Negara-negara yang membiayai diri sendiri pada dasarnya membantu diri mereka sendiri dengan membantu dunia,” tambah dr. Faden.
Selain menyusun strategi strategi distribusi yang adil antar negara, kerangka kerja WHO juga mengkaji prioritas vaksinasi di setiap negara. Sebagai perbandingan, minggu lalu sebuah komite yang menasihati Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS mengusulkan empat fase urutan prioritas vaksin di AS. Dimulai dengan petugas perawatan kesehatan berisiko tinggi, orang-orang dengan kondisi medis serius, dan lansia yang tinggal di fasilitas yang padat.
Pedoman WHO itu menyoroti kelompok rentan tertentu sebagai prioritas yang lebih tinggi untuk dampak global. “Kami secara spesifik tidak menyebutkan kelompok mana yang harus diprioritaskan pertama, kedua dan ketiga. Itu nanti. Nanti tidak lama lagi, tapi itu nanti,” lanjut Faden.
Selain itu, lingkungan sekolah juga dipertimbangkan untuk mendapatkan vaksinasi. “Ada fokus yang luar biasa dalam struktur nilai kami di sekitar dampak negatif pandemi terhadap kesejahteraan anak-anak, ada 1,5 miliar anak putus sekolah,” kata Faden.
“Tujuannya agar anak-anak bersekolah, penuh waktu, secepat mungkin,” tegasnya.
“Saat vaksin tersedia, mungkin strategi lini pertama adalah memvaksinasi guru dan staf sekolah dan bukan anak-anak, jika hanya karena datanya akan didahulukan pada orang dewasa,” jelasnya.
