POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Data kependudukan di Jawa Barat hingga saat ini masih bermasalah. Ini tercermin karena masih adanya perbedaan jumlah penduduk yang cukup besar antara data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan, terdapat selisih 3,5 juta penduduk berdasarkan data yang dirilis BPS dan Kemendagri. Penduduk Jabar yang dirilis BPS berjumlah 46,5 juta jiwa.
Namun, Kemendagri merilis jumlah penduduk Jabar sebanyak 43 juta jiwa. “Beda 3,5 juta, bahaya itu harus segera diklarifikasi,” kata Deddy usai menerima kunjungan kerja DPD RI, di Gedung Sate, Bandung, Senin (18/4).
Menurut Deddy, jumlah selisih ini cukup besar dan akan berdampak signifikan untuk ajang pemilihan umum. Terlebih, pada 2017 dan 2018 mendatang, akan digelar pemilihan kepala daerah serentak sehingga data kependudukan harus akurat. “Itu perbedaan delapan persen, menentukan. Ini, bahaya,” katanya.
Agar pelaksanaan pilkada serentak berjalan lancar, data pemilih harus disiapkan dengan baik. Selama ini, data yang dijadikan acuan adalah data Kemendagri, sehingga perlu ada sinkronisasi antara data BPS dengan Kemendagri. “Agar tak membingungkan masyarakat, dan ini rawan dimanipulasi,” katanya. Deddy menuturkan, pihaknya sempat membicarakan perbedaan data ini ke Kemendagri.
Berdasarkan keterangan Dirjen Kependudukan, data tersebut berbeda karena adanya nomor induk kependudukan (NIK) yang ganda. “Ini harus divalidasi semua. Kalau tidak, nanti yang punya KTP enggak bisa milih. Ini jadi masalah, harus klarifikasi semua,” pungkasnya. (agp)
