BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, atensi pemerintah untuk mendorong perekonomian nasional tertuju pada investasi. Terlebih, perekonomian global sedang dalam ketidakpastian karena perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok dan Covid-19.
“Presiden meminta gubernur, bupati, wali kota siap-siap dengan Omnibus Law. Salah satunya (rancangan) undang-undang Cipta Kerja yang sedang dibahas, supaya bisa dipahami karena nanti kita yang mengawal,” kata Emil sapaan Ridwan Kamil saat menghadiri Rakornas Investasi 2020: Investasi untuk Indonesia Maju di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2).
Sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo, Emil meminta proses perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dipermudah.
“Makanya di Jabar, pernah saya lakukan di Kota Bandung, bisa kita perkuat, yaitu kalau kelas menengah bawah bisnisnya cukup pemberitahuan saja,” ucapnya.
“Jadi, cukup dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dia langsung bisa berbisnis di mana saja. Nanti kita cek, apakah melanggar atau tidak melanggar,” imbuhnya.
Menurut Emil, perizinan dan tata ruang menjadi salah satu masalah dalam investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia.
Dalam Rakornas tersebut, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, bahwa kondisi ekonomi secara global sedang berada pada posisi yang tidak baik karena berbagai hal. Meski demikian, Presiden RI memastikan pemerintah akan terus berupaya mendorong perekonomian nasional, salah satunya melalui peningkatan investasi.
“Oleh sebab itu, karena pasarnya turun, enggak mungkin kita ingin menaikkan ekspor, itu enggak mungkin, karena semuanya pasarnya turun. Satu-satunya jalan untuk meningkatkan, untuk mendorong ekonomi, itu hanya satu, investasi,” kata Presiden RI.
Peningkatan investasi, kata Presiden RI, tidak hanya harus tertuju pada investasi dengan skala besar, tetapi juga meningkatkan investasi akses permodalan usaha-usaha kecil dan menengah.
“Investasi itu bisa yang kecil-kecil, bisa yang tengah-tengah ataupun yang gede. Yang kecil misalnya dalam Omnibus Law itu perizinan untuk usaha-usaha kecil, yang menengah ini dipermudah dan mungkin hanya pendaftaran. Dan mereka bisa akses (langsung) ke modal, ke keuangan,” ucapnya.
“Kita ingin kemudahan berusaha itu ranking-nya semakin baik, sehingga pemerintah pusat, pemerintah provinsi itu harus semuanya bekerja sama dalam satu garis yang sudah kita sepakati,” tambahnya.
Joko Widodo optimistis tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini akan mencapai target, yakni 5,3 persen. Hal itu bisa terealisasi apabila nilai investasi sesuai target, yakni sekitar Rp900 triliun.
“Masuk akal (tingkat pertumbuhan ekonomi 5,3 persen) kalau target investasi yang kita berikan kepada BKPM tercapai, yaitu kurang lebih Rp 900 triliun,” pungkasnya.
(bbb)
