POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengharapkan Wakil Walikota/Bupati di 27 daerah untuk memverifikasi para suplier yang menyediakan komoditi sembako untuk warga miskin. Hal tersebut agar harga barang tidak dipermainkan dan benar-benar ditangani suplier legal serta tidak dikendalikan para broker.
“Saya banyak mendapat laporan pengaduan dari masyarakat, kalau bantuan sembako untuk warga miskin kualitasnya tidak memenuhi standar atau jelek dan penyelenggaraannya tidak tepat waktu,” ujar Wakil Gubernur Jabar kepada Pojokbandung, Selasa (18/2/2020) malam.
Menurut Kang Uu sapaan akrabnya, gegara ulah suplier “nakal”, harga sembako jadi bervariatif di berbagai daerah. Bahkan antara suplier malah terjadi persaingan yang tidak sehat, sehingga merugikan masyarakat miskin.
“Untuk itu, saya minta wakil walikota/bupati untuke segera melakukan verifikasi data suplier guna melihat bonafit, legalitas dan ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai ada suplier asal-asalan yang pada hakekatnya bukan broker yang tidak langsung memberikan barangnya,” tegasnya.
Ia menerangkan, langkah verifikasi tersebut karena kemungkinan ada TKPKD di kota/kabupaten belum memantau para suplier, sehingga harga bertarung bebas dan pengadaan barang seadanya. “Jadi wakil walikota/bupati jangan biarkan mereka semaunya,” ucapnya.
Menurut Kang Uu, tujuan verifikasi ini juga untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung tidak dimanfaatkan para suplier “nakal”.
Berdasar data tahun 2019, penerima bantuan sembako biayanya Rp 110 ribu per orang. Tahun 2020, naik menjadi Rp 150 ribu atau bertambah anggarannya Rp 40 ribu.
“Rabu (19/2/2020) besok, saya juga akan menerima kunjungan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI. Nah, momen itu menjadi kesempatan untuk menyampaikan program-program,” pungkasnya.
(apt/pojokbandung)
