BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat laba bersih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Migas Hulu Jabar (MUJ) yang bergerak di sektor industri minyak dan gas (migas) stabil di kisaran USD 7,85 juta atau setara Rp 112,3 miliar. Meski cenderung stabil, ekspansi dan pengembangan usaha harus dilakukan agar ada peningkatan kinerja bisnis.
BUMD tersebut selama ini fokus bergerak dalam kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi, eksploitasi, dan jasa penunjang usaha di bidang energi, seperti pengelolaan Participating Interest (PI) Blok Offshore North West Java (ONWJ).
Selain itu, mereka melakukan penyertaan modal pada lapangan produksi dan kegiatan usaha penunjang energi berupa pembangunan infrastruktur energi, usaha ketenagalistrikan, dan konsultan PI. Mereka juga masuk ke dalam inisiator dan implementator pertama penerima PI 10 persen atas wilayah kerja blok migas.
Kepala Biro BUMD dan Investasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar Noneng Komara menyatakan pada tahun 2018, PT MUJ membukukan laba bersih sebesar Rp112,3 milliar. Alokasi dividen sekitar Rp37 miliar sudah disetorkan pada periode triwulan 1 2019. Sedangkan setoran dividen kedua dilakukan pada triwulan I tahun 2020.
“Laba tahun 2019 diprediksi tidak akan jauh berbeda,” kata dia saat ditemui usai sharing sessions bersama Mantan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Archandra Tahar di Hotel Santika, Jalan Sumatera, Kota Bandung, Senin (13/1/2020).
Ia mengaku sudah menyiapkan rencana kerja BUMD pada tahun 2020. Terlebih, potensi peluang bisnis di sektor migas sangat besar. Namun, Semuanya akan dikaji oleh tim dan komite investasi untuk melihat peluang untung dan ruginya.
“Yang pasti, bisnisnya juga tidak jauh dari core-nya. Tren ini harus diikuti oleh BUMD lainnya,” kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT MUJ, Begin Troys mengaku sudah merancang bisnis baru di luar usaha yang sudah dilakukan. Konsepnya tetap berkolaborasi dengan BUMD Pemerintah Provnsi Jawa Barat yang lain.
Salah satu yang akan dibangun adalah kerjasama dengan PT. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di sektor energi. Contohnya, bisnis dalam menyuplai alat khusus energi di bandara. “Kita lihat kemungkinan apakah Migas Hulu bisa terlibat di situ melalui afiliasinya. Apakah bisa menyuplai alat khusus energinya di bandara,” ucap dia.
Dalam kesempatan itu, Archandra Tahar memilih untuk tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Begin menjelaskan, kedatangan Archandra dalam acara sharing session tidak terlepas dari pengembangan usaha BUMD pada saat kepemimpinan Menteri ESDM, Ignasius Jonan.
Dalam masa kepemimpinan Ignasius Jonan dan Archandra, Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 mengenai Hak PI 10 persen pada daerah melalui BUMD. “Jawa Barat sudah berhasil menjadi penerima PI pertama yang sekarang masuk fase pengelolaan,” pungkasnya. (cr3)
