POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Wacana pengembalian Pemilihan Kepala Daerah ke Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) akan mengubah kinerja kepala daerah. Mereka diprediksi takkan lagi menunjukan prestasi kinerja sebagai tanggung jawab kepada masyarakat.
Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, mereka akan loyal pada legislator saja. Ini pun akan menjadi masalah baru dalam iklim demokrasi bangsa indonesia.
“Kerawanan pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan sama dengan Pilkada langsung, yang diperlukan adalah mencari solusi cara menyikapinya, bukan mengubah sistem baik yang telah berjalan,” kata dia, Senin (18/11).
Ia mencontohkan, saat kepala daerah dipilih oleh DPRD, munculnya sengketa atau kekecewaan dari masyarakat sangat terbuka untuk terjadi. Jika sudah seperti itu, masyarakat bisa dimobilisasi oleh calon yang kalah hingga membentuk peta konflik baru. Makan, wacana itu tidak relevan dengan tujuan untuk menekan tingkat kerawanan.
Lalu, soal biaya Pilkada langsung yang dinilai mahal, Dedi meminta Mendagri tak bisa memukul rata. Karena ada karakteristik daerah yang berbeda-beda. Selain itu tak menjamin pemilihan di DPRD juga akan minim biaya dan terbebas dari perilaku politik uang. Dia menegaskan dua-duanya sama-sama rentan.
“Begitu juga ketika dihubungkan dengan perilaku koruptif kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Banyak juga pejabat yang korupsi tapi bukan karena dipilih oleh rakyat,” ucap dia.
Oleh karena itu, Dedi menilai hendaknya semua pihak menjunjung tinggi proses demokrasi yang saat ini sudah berjalan dengan baik. Meski tak menampik banyak yang perlu dievaluasi, tetapi Pilkada langsung masih efektif, dan rakyat sudah mulai terbiasa.
Kandidat yang maju pun sudah teruji karena sebelum mencalonkan diri kapasitas mereka diukur oleh popularitas dan elektabilitas. Faktor uang bukan satu-satunya faktor penentu seseorang menjadi kepala daerah.
Elektabilitas adalah sesuatu yang penting dalam pemilihan kepala daerah. Hal itu muncul dari kepercayaan publik. Proses ini pun cukup membuat penyaringan calon kepala daerah berjalan baik.
“Tidak ada yang ribut, tidak ada pendaftaran pun enggak apa-apa kalau elektabilitasnya baik. Sebaliknya kalau dari DPRD terjadi sentralisasi. Semuanya berebut pengaruh pusat,” pungkasnya.
