POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sekitar 13 persen dari total 48 juta jiwa populasi masyarakat Jabar masuk dalam golongan miskin dan rentan menghadapi berbagai persoalan sosial dan kemanusiaan. Hal itu menjadi tantangan bagi personel Jabar Quick Response (JQR) untuk menuntaskan tugas.
Saat ini, sumber daya manusia (SDM) dari salah satu program unggulan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ini ada sebanyak 60 orang ditambah sekitar 300 relawan yang tersebar di kabupaten/kota di Jabar.
Ketua Harian JQR Mochammad Hanief mengatakan, seiring berjalannya waktu, pihaknya mendapatkan puluhan ribu aduan masyarakat yang masuk lewat berbagai kanal aduan. Di awal berdiri, timnya hanya mampu menyelesaikan satu aduan per harinya. Sekarang mereka mampu menyelesaikan setidaknya 4 aduan masyarakat setiap harinya.
“Tdak mudah untuk menyelesaikan satu aduan karena biasanya memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Ada yang dari segi jarak memang jauh, atau administrasi yang menyulitkan penanganan,” kata dia di kawasan Jalan Citarum, Kota Bandung, Rabu (11/9/2019).
Tak hanya persoalan orang sakit, aduan yang masuk beragam, dari mulai meminta tolong untuk membayarkan utang kepada rentenir, hingga meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjadi saksi nikah. Padahal, program ini ditujukan menangani berbagai persoalan sosial yang sifatnya darurat.
“Jadi, memang tidak semua aduan bisa ditangani langsung JQR,” kata dia.
Selain soal laporan yang kerap salah persepsi, ada hal yang kerap membuat semangat tim turun dalam melaksanakan tugas. Satu di antaranya, kerap dicap sebagai program pencitraan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Namun, biasanya semua akan dilupakan setelah mendengar ungkapan rasa syukur dari orang-orang yang telah terbantu program JQR.
“Memang tidak banyak yang bisa kami bantu, namun kami tetap berusaha maksimal untuk membantu. Apapun penilaiannya, kami tetap akan lurus bekerja, agar semakin banyak warga yang membutuhkan terbantu. Soal penilaian miring, kami tak pernah mempersoalkannya, silakan saja,” kata dia.
Dari data JQR, hingga 31 Agustus 2019, sedikitnya terdapat 57.388 pengaduan telah diterima. Aduan tersebut masih bersifat kotor atau bruto melalui berbagai kanal aduan, baik offline, online hingga hotline.
Sedangkan 34.565 aduan telah direspons dan ditindaklanjuti. Artinya, telah melalui proses klasifikasi, verifikasi dan distribusi oleh admin untuk mengetahui sejauh mana aduan warga ini betul-betul valid dan dapat ditindaklanjuti.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.186 aduan telah diklasifikasi dan betul-betul masuk ke dalam wilayah kerja JQR atau tujuh kategori layanan. Selanjutnya, akan dilakukan proses survei dan penindakan serta dipertimbangkan tingkat kedaruratannya,” kata dia.
“Hingga saat ini, sebanyak 454 aduan telah berhasil ditindak atau atau telah selesai berdasarkan penindakan lapangan melalui berbagai tahapan,” sambung Hanief.
Progres penanganan aduan tersebut, kata Hanief, harus menjadi pertimbangan masyarakat bahwa semua permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh JQR. Terlebih, JQR tidak diperbolehkan menerima anggaran penanganan aduan. Adapun dana yang diterima JQR dari APBD Jabar sendiri sangat terbatas, yakni hanya Rp4 miliar dalam setahun dan hanya digunakan untuk kebutuhan operasional, termasuk di dalamnya untuk kebutuhan survei.
