POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Relawan Pro Jokowi (Projo) memiliki sejumlah program untuk mengawal visi presiden selama lima tahun agar bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Hanya saja, upaya komunikasi dan penyamaan visi kerap menemui benturan teknis.
Semua itu mengemuka dalam Deklarasi Jabar Bergerak Kawal Visi Indonesia yang melibatkan puluhan organisasi masyarakat (ormas) di Jabar. Deklarasi digelar di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Sabtu (7/9/2019).
Ketua DPD Projo Jabar Djoni Suherman mengaku kesulitan berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kami meski “Kita tetap bersinergi walaupun sementara ini, contohlah Pak Gubernur terlalu sibuk maen medsos. Kita temuin begitu susahnya,” ungkap Djoni.
Ia berharap gubernur memahami bahwa temu muka akan jauh lebih baik daripada hanya di medsos. Komunikasi maupun koordinasi sangat penting agar seluruh program-program pembangunan yang diinginkan Presiden Jokowi, khususnya di Jabar sesuai dengan harapan masyarakat.
“Kami juga telah membangun saluran komunikasi dan koordinasi langsung dengan Presiden, agar seluruh progres pengawasan visi ini bisa dilaporkan secara langsung kepada Presiden,” terang dia.
Di tempat yang sama, Ketua DPP Projo Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat menjadi keharusan untuk keberlanjutan pembangunan.
Budi berharap, Projo Jabar yang telah mempelopori pengawalan Visi Indonesia bisa diikuit oleh semua daerah. Pasalnya, akan ada rumusan dan langkah dalam mengawal lima visi Jokowi yang meliputi pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), investasi yang dipermudah dan cepat, reformasi birokrasi, serta pengalokasian APBN/APBD tepat sasaran dan tepat guna itu.
“Salah satu langkah yang kita siapkan, yakni membentuk koperasi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” sebut Budi.
