POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pendukung Joko Widodo yang tergabung dalam simpul relawan Pro Jokowi (Projo) siap berkomitmen mengawal visi misi pemerintah. Momentum itu akan disepakati dalam deklarasi yang rencananya dihadiri oleh Kepala Staf Kepresiden, Moeldoko.
Acara tersebut digelar di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, pada Sabtu (7/9/2019). Selain Moeldoko, hadir pula sejumlah tokoh nasional untuk Papua yang juga Ketua Masyarakat Adat Tanah Papua, Lenis Kogoya.
Selain itu, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono, Dewan Penasihat Projo Jabar Anton Charlyan dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, serta bupati dan wali kota se-Jabar.
“Kami kumpulkan ormas dengan estimasi 500 orang ditambah seluruh kepala daerah kabupaten/kota untuk berkomitmen mengawal visi Indonesia,” kata Ketua Projo Jabar, Djoni Suherman dalam konferensi pers di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Kamis (5/9).
Ada sejumlah isu yang akandibahas, di antaranya terkait rekonsiliasi antara pendukung Jokowi dan Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilres) 2019 lalu. Ini dianggap penting karena masih ada sekat antarpendukung calon presiden ini, khususnya di wilayah kabupaten/kota.
“Isu ini masih terjadi di daerah-daerah. Kami ingin menyadarkan bahwa sudah tidak ada lagi pendukung 01 dan pendukung 02,” terang dia.
Selain itu, pembahasan akan berkaitan dengan penyebaran paham radikalisme yang saat ini masih cukup masif terjadi di beberapa daerah di Jabar. Bahkan, kata dia, doktrinasi paham tersebut kini sudah menyasar anak-anak usia sekolah.
Disinggung mengenai isu pemerintahan di Jabar, hal ini akan menjadi fokus Projo berkaitan dengan sinergitas antara Gubernur Jabar dan semua stakeholder, termasuk dalam urusan komunikasi dan koordinasi.
“Jadi, bagaimana visi Indonesia bisa berjalan jika pemerintah atau kepala daerah ini tidak bisa bersinergis dengan elemen masyarakat karena urusan komunikasi tidak bisa hanya sekedar di media sosial saja,” imbuhnya.
Adapun lima visi Jokowi di periode 2019-2024 yang akan dikawal oleh Projo, yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi yang dipermudah dan cepat, reformasi birokrasi, serta pengalokasian APBN/APBN tepat sasaran dan tepat guna.
