POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Rencana pembangunan tol dalam kota North South Link (NS-Link) di Kota Bandung tidak jelas keberlanjutannya. Padahal sebelumnya, Maret 2019, Presiden Joko Widodo direncanakan melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan proyek tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mengaku, sampai saat ini pihaknya masih menunggu kabar terbaru mengenai rencana pembangunan NS-Link dari pemerintah pusat. Pasalnya, proyek itu diinisiasi oleh pusat.
“NS-Link masih tunggu kepastian dari pusat. Jadi itu bukan inisiasi dari Pemkot. Pak Wali (Oded M Danial) juga sering menyampaikan bahwa kita hanya sebagai penerima manfaat,” ucap Ema di Balai Kota Bandung, Selasa (20/8/2019).
Meski belum ada kepastian, pihaknya tetap menyiapkan landasan hukum untuk mengakomodasi pembangunan NS-Link bila jadi dilakukan. Salah satunya memasukkan proyek tersebut dalam revisi RTRW Kota Bandung.
“Supaya nanti saat masuk ranah perizinan kan ada di pemerintah kota. Nah, tentu harus terpayungi dalam regulasi tersebut,” katanya.
Ema berharap pembangunan NS-Link benar-benar bisa direalisasi. Apalagi pihaknya melihat proyek tersebut bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung.
“Kita masih tunggu kepastian. Kita sih mudah-mudahan kalau lihat dari perspektif kebermanfaatan, tentunya kita ingin sesegera mungkin (bisa dibangun). Tapi kan otoritas bukan di kita, ya atau tidaknya,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga telah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung dan Bapelitbang untuk terus memonitor setiap progres yang ada. Karena bagaimanapun, masyarakat menunggu kejelasan mengenai rencana yang akan dilakukan.
“Komunikasi tetap kita lakukan. Setiap rapat (di lingkungan Pemkot) ke Bapelitbang dan DPU minta terus monitor supaya tidak ketinggalan info. Karena masyarakat menunggu itu,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan NS-Link rencananya dimulai tahun ini. Bahkan kabar terakhir menyebut, Maret 2019 proyek tersebut akan dimulai dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
