POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Program pembagian gawai tablet untuk setiap RW di Jawa Barat mulai direalisasikan secara bertahap pada Agustus 2019. DPRD meminta pengawasan dan evaluasi dilakukan secara serius untuk mencegah penyelewengan.
Diketahui, program pembagian gawai tersebut tertuang dalam janji politik Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Tujuannya, memudahkan koordinasi dan jalur komunikasi pelayanan warga.
Anggarannya diambil dari bantuan kepada desa bernama Sapa Warga. Setiap desa mendapatkan besaran dana Rp127 juta. Anggaran tersebut sebagian besar diperuntukan untuk perbaikan infrastruktur, sisanya untuk gawai.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Dedi Sopandi menyatakan, penyediaan gawai kepada pengurus RW dimaksudkan sebagai layanan publik, penyambung informasi kepada warga maupun penerima aduan.
“Kami hanya memfasilitasi pengadaan smartphone melalui program bantuan keuangan desa. Intinya, program bantuan keuangan ke desa itu didahulukan untuk infrastruktur,” katanya saat dihubungi, Rabu (24/7/2019).
Di Jawa Barat sendiri tercatat ada 5.312 desa yang difasilitasi. Meski pemberian dana bantuan mulai massif secara bertahap bulan depan, namun prosesnya sudah direalisasikan pada bulan Juli. Sejauh ini, sudah ada 1.397 gawai yang akan disalurkan kepada desa yang sudah mendapatkan bantuan.
“Kami tidak serta merta memberikan anggaran. Setiap desa harus mengajukan proposal dan teknis penggunaan anggarannya secara detil, berapa untuk infrastruktur berapa untuk ponsel dan lain-lain,” terangnya.
Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Setiaji menjelaskan, gawai yang dibelanjakan dari bantuan itu berupa tablet dan harus memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Yakni, layar 7 inch, memori RAM 2 GB, ROM 16 GB, koneksi jaringan 4G LTE, 3G, 3.5G-HSDPA, kapasitas baterai 1.000 mAH – 5.000 mAh, kamera belakang 1 – 5 MP, kamera depan 1 – 2 MP, dan kartu 1-2 slot. Tablet dengan spesifikasi itu biasanya berada di kisaran harga Rp 1,3 juta.
“Nah, tablet itu akan diisi aplikasi Sapa Warga yang punya tiga fungsi yakni aplikasi pelayanan publik, saluran aspirasi warga, dan layanan informasi. Aplikasi tersebut nantinya akan terhubung dengan aplikasi di tiap kabupaten atau kota,” terangnya.
Tahap pertama, pihaknya akan melakukan uji coba sebelum disosialisasikan ke 19 kabupaten Kota. Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung akan dijadikan proyek percontohan program tersebut
.
Menanggapi rencana tersebut, Anggota Ketua Komisi I DPRD Jabar, Syahrir meminta pihak inspektorat melakukan pengawasan secara ketat. Selain mengantisipasi penyelewengan, hal itu bisa membuat indikasi keberhasilan penyaluran bisa jelas dan bersifat terbuka.
Lalu, efektivitas pengadaan gawai harus dievaluasi secara berkelanjutan setelah programnya berjalan.
“Pengawasannya harus bener. Evaluasi juga penting, kan tujuannya baik. Maka harus terlihat apakah ada kemajuan atau tidak,” pungkasnya.
