BANDUNG – Yusyus Kuswandana optimistis bisa merebut satu kursi dalam kontestasi Pemilihan DPD RI perwakilan Jawa Barat. Ia mengklaim memiliki cukup dukungan dan program yang jelas untuk dibawa ke parlemen.
Calon anggota DPD nomor urut 68 ini mengaku sudah mendatangi sejumlah masyarakat di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat beserta komunitas yang terafiliasi mendukung dirinya. Saat ini ia fokus memantau dari jauh dinamika yang terjadi di masa tenang.
“Prinsip saya, kalau gerak di lima kota kabupaten saja tidak akan bisa. Lagipula, saya kan mewakili masyarakat Jabar, makanya semua daerah digarap,” katanya saat ditemui di Bumi Sangkuriang, Kota Bandung, Sabtu (13/4/2019).
Berdasarkan survei internal yang dilakukan, mantan anggota anggota DPR RI periode tahun 2009 – 2014 itu menyebut sudah menunjukan hasil baik. Meski ia tak mau pula jumawa dengan hal tersebut.
“Kalau survei, saya dapat 1,8 juta suara. Itu yang saya pelihara. Mudah-mudahan realisasinya tak kurang dari 1,5 juta suara,” ujarnya.
Disinggung mengenai isu yang akan dibawa dalam parlemen jika terpilih, Yusyus mencatat sejumlah hal. Di antaranya, membuka semacam lembaga advokasi yang secara khusus akan menampung berbagai aspirasi dari masyarakat Jawa barat. Lalu, memaksimalkan peran dan kewenangan DPD RI kedepannya, supaya bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat luas.
Menurutnya, lembaga DPD RI adalah bagaimana lembaga ini belum dikenal oleh masyarakat karena kurangnya publikasi yang maksimal dari anggota yang sudah terpilih periode sebelumnya.
Selain itu, Isu yang akan menjadi fokusnya adalah belum optimalnya Bandara Internasional Jawa Barat setelah hampir dua tahun beroperasi. Harus ada solusi bersama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat agar Bandara Intenasional Jawa Barat (BIJB) bisa optimal.
“Yang ingin saya perjuangkan adalah
sejauh mana optimalisasi Bandara Kertajati bisa dioptimalkan menjadi bandara internasional sebenarnya. Mungkin perlu penambahan infrastruktur jalan dan lain lain,” jelasnya.
Selain optimalisasi Bandara Internasional Jawa Barat, Yusyus juga akan membawa isu pemekaran daerah di Jawa Barat.
“Upaya gubernur baik saya kira. Karena
keinginan masyarakat memunculkan 18 pemekaran di Jaw Barat. Bahkan se Indonesia hampir 100 daerah meminta dimekarkan,” jelasnya.
Yusyus menjelaskan, masalah utama pemekaran sebenarnya menurut dia adalah masalah anggaran. Salah satu contoh pemekaran daerah yang pernah dia tangani adalah pemekaran Kabupaten Pangandaran dari Kabupaten Ciamis.
Yusyus mengatakan, DPD RI sangat berperan dalam isu pemekaran dimana DPD RI nantinya akan berperan sebagai jembatan antara pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pembuat rekomendasi dan pemerintah pusat sebagai pihak yang mengesahkan pemekaran.
Ia setuju dengan adanya wacana pemekaran daerah yang belakangan digaungkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selama alasannya jelas.
“Pada dasarnaya saya setuju pemekaran asal ada alasan terkait wilayah, sosial, ekonomi, budaya, pelayanan masyarakat. Namun memang kajian pemekaran harus dilihat komprehensif, jangan sampai suatu ketika muncul kepentingaan segelintir tokoh yang ingin ada pemekaran, ini bahaya,” pungkasnya. (azs)
