POJOKBANDUNG.com, BANDUNG— Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) membenarkan jika dana infrastruktur desa tahun ini tidak akan dibayarkan secara penuh. Meski sempat berencana menghilangkan, akhirnya Pemerintah Provinsi Jabar mencairkan dana tersebut meski hanya setengahnya.
Heryawan mengatakan, APBD Jabar tahun ini banyak tersedot untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX/2016, September mendatang. Jumlah biaya yang diperlukan untuk ajang tersebut mencapai Rp 2,3 triliun.
Akibatnya, dari alokasi anggaran sebesar Rp 100 juta setiap desa, pada tahun ini hanya bisa dicairkan setengahnya yakni Rp 50 juta. Sementara sisanya akan diberikan pada tahun anggaran 2017 mendatang.
“Jadi pada 2017 setiap desa akan menerima Rp 150 juta. Tentu harus dimaklumi mengapa tahun ini berkurang, tapi kan tahun depan tidak, kita double-kan, kita tambah kekurangannya,” kata Aher di Gedung Sate, Bandung, Kamis (31/3).
Aher menyebut, penyedotan anggaran oleh PON harus dimaklumi. Ini penting untuk mendukung suksesnya even olahraga empat tahunan tersebut.
Aher menambahkan, telah ada kesepakatan dengan para kepala desa mengenai pemangkasan dana infrastruktur desa tahun ini. Pihaknya bahkan telah melakukan komunikasi secara langsung dengan para kepala desa di Gedung Pakuan beberapa waktu lalu.
“Sudah selesai, enggak ada masalah apa-apa. Hanya matematikanya diubah. Udah sepakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Rabu (30/3). Mereka menuntut Gubernur Jabar mencairkan seluruhnya dana bantuan infrastruktur desa sebesar Rp 100 juta.
Ketua FKKC Moch. Charkim mengatakan, desa sangat memerlukan pencairan penuh tersebut. Terlebih, hingga saat ini belum ada pencairan dana desa seperti yang dijanjikan, baik dari kabupaten, provinsi, maupun pusat.
“Di RPJMD provinsi juga sudah tercatat, bahwa bantuan infrastruktur desa itu untuk setiap tahun sekali. Itu untuk pembangunan infrastruktur di pedesaan, bukan untuk kades Pak Presiden saja memprioritaskan pembangunan di pedesaan, kok Pak Gubernur bukannya mendahulukan, malah menunda dan menghilangkan inginnya,” katanya.
Lebih lanjut, Charkim mengaku kecewa dengan sikap APDESI Jabar yang menurutnya tidak konsisten dalam bersikap. Selain tidak setuju dengan solusi itu, pihaknya pun kecewa karena tidak diundang saat pertemuan dengan Gubernur.
“Semalam Kang Enjoy enggak tahu diculik atau ‘masuk angin’, tiba-tiba kasih informasi (hasil pertemuan),” katanya. Oleh karena itu, pihaknya mengaku tidak akan menerima keputusan tersebut.
Bahkan, jika pemprov tidak mencairkan 100 persen, pihaknya mengancam akan menginisiasi pemisahan dari Provinsi Jabar. “Sesuai slogan Pak Gubernur, ‘sabisa-bisa kudu bisa pasti bisa’,” pungkasnya. (agp)
