Dugaan Korupsi Kemah Kemenpora
POJOKBANDUNG.com – Dugaan kasus penyelewengan anggaran kegiatan Apel Pemuda Islam, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Ahmad Fanani membeberkan alasan pengembalian uang sebesar Rp 2 Miliar kepada Kemenpora. Menurutnya, demi harga diri Muhammadiyah uang tersebut dikembalikan sebagai bentuk melawan korupsi.
Fanani menjelaskan, pengembalian uang tersebut sebagai upaya Pemuda Muhammadiyah menampik dugaan kasus penyelewengan anggaran yang menyudutkan Pemuda Muhammadiyah.
“Bukan perkara apa apa, ini soal harga diri kami memperjuangkan salah satu gerakan Pemuda Muhammadiya melawan korupsi,” ujar Fanani di Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jumat (23/11).
Dia menegaskan kegiatan yang dimasalahkan itu bukan perkara uang. Melainkan lebih pada harga diri organisasi Pemuda Muhammadiyah.
“Maka hari ini, kami kembalikan duitnya. Kami transfer ke Kemenpora,” pungkasnya.
Fanani juga menjelaskan, alasan pengembalian itu karena terjadi perbedaan penyelenggaraan acara dengan kontrak antara Kemenpora dan PP Pemuda Muhammadiyah sebagai panitia.
Perbedaan yang dimaksud adalah pelaksanaan acara. Awalnya, pihak panitia berdasarkan kontraknya akan mengadakan acara pengajian akbar. Akan tetapi, dalam realisasinya diganti menjadi apel akbar dan kemah Pemuda Islam Indonesia.
“Sesuai kontrak dengan realisasi (memang) berbeda. Pertama, nomenklatur berbeda di kontrak sebagaimana yang diajukan. (awalnya) pengajian akbar sementara realisasi apel akbar,” jelas Fanani.
Berdasarkan Pasal 9 klausul kontrak antara pihak Kemenpora dan pelaksana acara menyebutkan bahwa jika pihak pelaksana tidak melaksanakan sesuai kontrak. Maka perjanjian antara kedua belah pihak batal.
“Maka perjanjian ini batal demi hukum wajib harus mengembalikan seluruh dana bantuan. Ini sebagai komitmen kami ya kami kembalikan,” ungkap Fanani.
Sebelumnya, pengungkapan kasus itu berdasarkan laporan model A yang diterima polisi sekitar dua pekan lalu. Laporan itu mengindikasikan ada kerugian negara dari kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia yang diinisiasi Kemenpora pada akhir 2017.
(wiw)
