POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat ada sejumlah daerah di Jawa Barat yang punya tingkat kerawanan tinggi saat Pilpres 2019. Sejumlah pihak, seperti Pemerintah dan kepolisian diminta untuk membuat program pencegahan kericuhan.
Hal itu disampaikan Komisioner Bawaslu Jabar Lolly Suhenti saat ditemui usai acara Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 di Hotel Aryaduta, Jalan Sumatera, Kota Bandung, Senin (29/10/2018).
Ia menjelaskan, indeks kerawanan pelanggaran di tingkat nasional berada di kisaran 49 persen, sedangkan di Jabar 47,27 persen. Artinya, Jabar dalam kategori rawan-sedang. Indikator yang nenjadi acuan ada pada empat dimensi utama, yakni sosial politik, penyelenggaraan yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi politik.
Di tingkat Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta masuk dalam kategori rawan-tinggi untuk kontestasi sehingga perlu diwaspadai. Indeks kerawanannya tetap tinggi, misalnya dalam dimensi kampanye.
“Skor (indeks kerawanan) 0 sampai 30 itu rendah, 31 sampai 55 itu rawan-sedang. Purwakarta itu skornya 56, jadi rawan-sedang menuju tinggi, gampang chaos,” katanya.
Lolly mengatakan, IKP Pemilu 2019 juga membuat turunan dari empat dimensi utama menjadi 16 dimensi lainnya. Dalam 16 dimensi tersebut, Lolly mencontohkan, Kabupaten Bogor masuk dalam kategori rawan-tinggi soal hak pilih.
Contoh lainnya, Kabupaten Bandung juga masuk dalam kategori rawan-tinggi soal daftar pemilih tetap (DPT). Kemudian, dalam dimensi ajudikasi, Kabupaten Cianjur juga masuk dalam kategori rawan-tinggi.
Penghitungan itu dikemas dalam sebuah indeks kerawanan pemilu (IKP) 2019 yang disusun melalui beberapa tahapan. Yakni, mengkontruksi pelaksanaan Pemilu 2014, pilkada-pilkada untuk disandingkan dengna keserentakan pemilu 2019.
Di tahap kedua, yaitu melakukan simulasi terhadap instrumen, termasuk pembobotan faktor. Ketiga penggalian data lapangan dan terakhir analisa laporan primordial. Dengan begitu, data yang kita digunakan adalah data lapangan.
