POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan untuk menunda pemberian dana bantuan infrastruktur desa pada 2016 ini, namun seluruh kepala desa dan kuwu di Jabar bersikukuh meminta dana senilai Rp 100 juta per desa tersebut bisa cair. Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jabar Enjoy Rizki mengatakan, sebanyak 5.321 kepala desa di Jabar kecewa dengan penundaan tersebut.
Sebab, dana ini sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pembangunan di desa terutama yang masih tertinggal yang berada di pelosok. “Menarik program yang sudah berjalan tanpa berbicara dulu dengan kita, itu tandanya sudah tidak care (peduli) lagi,” kata Enjoy di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Jabar, Bandung, Selasa (22/3).
Pihaknya kecewa karena keputusan pemprov tersebut terbilang mendadak. Surat pemberitahuan dari Biro Keuangan baru diterima perangkat desa pada tangga 3 Maret, sementara RKPDes dan APBDDes sudah ditetapkan.
Keputusan sepihak ini sangat berisiko bagi perangkat desa serta bukan perkara mudah untuk merubah RKPDes dan APBDes. “Andaikan pemprov berbicara terlebih dulu dengan kami saat akhir tahun kemarin, mungkin kami bersedia menerima adanya penundaan bahkan jika itu harus ditunda hingga 2018,” ucapnya.
Menurutnya, penundaan dana desa ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat sendiri saat ini tengah gencar mendorong pembangunan di desa dengan memberikan dana bantuan senilai Rp 1 miliar per desa.
Selain itu, para kepala desa juga keberatan dengan alasan penundaan ini untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX/2016 di Jabar yang akan berlangsung September mendatang. “PON itu bisa nomor satu, tapi desa juga harus lebih diutamakan lagi,” katanya.
Lebih lanjut dia katakan, para kepala desa sulit menerima keputusan jika dana ini tetap ditunda dan baru akan bisa dicairkan pada 2017 mendatang. APBD Jabar yang cukup besar sekitar Rp 26 triliun seharusnya mampu membayar tepat waktu.
Daripada mengorbankan nasib masyarakat desa, Enjoy berharap pemprov menggunakan alokasi anggaran dari sektor lain untuk mendukung pesta olahraga empat tahunan tersebut. “Kenapa mesti memangkas dana infrastruktur sehingga mengobrankan masyarakat desa?” sesalnya.
Sehingga, pihaknya mengancam jika dana desa tidak turun tahun ini, para perangkat desa akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di Gedung Sate untuk bertemu Gubernur Jabar Ahmad Heryawan pada 30 Maret mendatang. Selain aksi unjuk rasa, pihaknya khawatir isu ini dipolitisasi oleh para kepala daerah sehingga para perangkat desa akan lebih patuh kepada yang bersangkutan dibandingkan kepada gubernur.
“Saya khawatir isu ini dipolitisir dan bisa berbahaya serta menjadi bola panas buat Gubernur. Padahal, kami adalah organisasi non politik,” paparnya. Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengaku telah mencatat dan menampung seluruh aspirasi kepala desa dan kuwu di Jabar terkait penundaan dana desa.
“Kami akan menyampaikan aspirasi ini ke Pak Gubernur dan DPRD Jabar,” katanya. Para perangkat desa diharapkan mau menerima keputusan ini dengan ikhlas mengingat terjadi penurunan pendapatan dari dana bagi hasil pajak rokok dan migas sekitar Rp 600 miliar.
Menurutnya, Pemprov Jabar tetap berkomitmen mendukung pembangunan di desa mengingat pihaknya menjadi yang pertama dalam mendorong penerbitan UU Desa beberapa waktu lalu. Meski dana infrastruktur desa ditunda, pihaknya tetap memberikan perhatian kepada perangkat desa dengan mengucurkan dana operasional desa senilai Rp 15 juta.
Dana ini sudah bisa dicarikan pada April mendatang. “Kami mohon maaf karena situasinya memang seperti ini, namun kami tetap berkomitmen kepada desa. Kami juga terus mengadakan pelatihan kepada perangkat desa supaya bisa lebih canggih dalam penganggaran,” pungkasnya. (agp)
