POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat mengusulkan anggaran sebesar Rp10 miliar pada APBD murni 2019.
Anggaran tersebut untuk pembebasan lahan di area Perkantoran Pemkab Bandung Barat yang saat ini baru 60 hektar dari target 100 hektar.
“Kami akan mengusulkan sekitar Rp 10 miliar di murni tahun depan. Karena sisa lahan yang belum dibebaskan itu seluas 40 hektar lagi, kita bertahap saja sesuai dengan kemampuan anggaran,” kata
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung Barat Rachmat Adang Syafaat, Selasa(14/8/2018).
Target 100 hektar tersebut, ujar dia, akan terus dilakukan kendati kerap mendapat persoalan negosiasi harga serta pemilik lahan yang enggan menjual lahannya. Namun, karena target 100 hektar itu sudah masuk dalam program area perkantoran pemerintah, maka tahun depan harus terus dilakukan pembebasan.
“Karena selain sudah berdiri kantor pemerintahan, ke depan akan ada pembangunan rumah dinas bupati dan wakil bupati termasuk penyediaan ruang terbuka hijau (RTH),” ungkapnya.
Rachmat menyebutkan, yang paling dekat di tahun depan akan dibangun gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat serta gedung Perpustakaan Daerah. Kedua proyek itu nantinya akan satu area dengan perkantoran di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah.
“Untuk pembanguann gedung dewan sudah disiapkan tanahnya sekitar 3 sampai 4 hektar. Termasuk untuk perpustakaan daerah juga disiapkan tanahnya,”tandasnya.
