POJOKBANDUNG.com, MALANG – Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan akan tetap melantik calon kepala daerah terpilih yang sekarang ditahan karena terjerat kasus korupsi.
Sebab aturan perundang-undangan menyatakan, selama belum ada kekuatan hukum tetap, maka calon kepala daerah dengan status tersangka berhak dilantik. Tapi tidak elok jika kemudian kepala daerah dilantik di dalam tahanan. Ia sebagai Menteri Dalam Negeri akan coba mencari jalan terbaik.
” Kami enggak ingin ada yang dilantik di LP (tahanan),” kata Tjahjo, pada wartawan usai menghadiri acara sarasehan peningkatan kapasitas aparatur desa di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (1/8/2018).
Pihaknya, lanjut Tjahjo, bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam aturan, jika memang belum ada kekuatan hukum tetap dari pengadilan, maka calon kepala daerah terasebut harus dilantik. Tapi mungkin, kata Tjahjo, akan dibahas solusi terbaik.
“Aturan UU-nya sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap bisa dilantik kepala daerah pemenang pilkada,” katanya.
Prinsipnya, kata dia, karena UU menyatakan jika belum ada kekuatan hukum tetap, maka kepala daerah berstatus tersangka harus tetap dilantik.
