POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – DPRD Jawa Barat mempertanyakan sikap Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menghapus dana bantuan desa tahun ini sebesar Rp 115 juta per desa.
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Dedi Hasan Bahtiar, mengaku terkejut dengan dihilangkannya dana bantuan desa. Menurutnya, hingga rapat terakhir pembahasan anggaran bersama TAPD, pihaknya tak pernah dilapori adanya pencoretan bantuan tersebut.
“Ya tentu saya kaget kenapa sekarang tiba-tiba dihilangkan. Ini di rapat Banggar (Badan Anggaran) tidak muncul bahwa dihentikan. Kenapa dalam pembahasan anggaran tidak ada kabar dana bantuan desa dihentikan. Kami akan lakukan kroscek,” kata Dedi.
Kendati begitu, Dedi memahami saat ini Pemprov tengah fokus menyiapkan Pekan Olahraga Nasional XIX/2016. Sebagai tuan rumah, Pemprov Jabar memerlukan anggaran yang besar agar ajang olahraga terbesar di Tanah Air ini bisa berjalan sukses.
“Kami ngerti adanya keterbatasan anggaran daerah. Tapi idealnya dana desa tetap berjalan, PON tetap berjalan,” ungkap Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar itu.
Dedi kembali menyayangkan dihapusnya dana bantuan desa untuk tahun ini. Meski dihapus sementara, lanjut Dedi, bagaimana pun juga dana tersebut sangat bermanfaat bagi pembangunan di desa.
Apalagi, mayoritas warga Jabar berada di pedesaan. Maka, Dedi meminta Pemprov Jabar segera mencari solusi untuk pengganti dana bantuan desa. Ini penting agar Pemprov tidak terkesan mengorbankan pembangunan desa gara-gara pelaksanaan PON 2016.
Sebagai contoh, sebut Dedi, Pemprov bisa meminta tambahan bantuan keuangan ke pemerintah pusat agar dimasukkan pada APBN Perubahan tahun ini.
“Solusinya harus segera diganti agar pembangunan tetap berjalan, menopang pembangunan di desa,” kata Dedi. Ia pun meminta aparatur desa lebih baik dalam menggunakan dana bantuan desa.
