POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat Waras Wasisto meminta jajaran TNI dan Polda Jabar serius menjaga stabilitas menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023. Apalagi, Menko Polhukam, Wiranto memasukan Jabar menjadi daerah yang rawan konflik.
Waras menyebut, pernyataan Wiranto tersebut jangan dianggap enteng karena pasti keluar berdasarkan hasil analisa dan data.
“Menanggapi pernyataan Pak Menko Polhukam yang menyatakan Jawa Barat termasuk provinsi yang memiliki potensi kerawanan Pilkada 2018, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat gar kompak menjaga stabilitas Jabar,” kata Waras Wasisto, saat dihubungi, Rabu.
Untuk itu, selain mengandalkan penyelenggara Pilkada, warga Jabar pun harus ikut berperan dalam menjaga kondusifitas wilayahnya masing-masing. Salah satu carannya adalah dengan tidak ikut terprovokasi.
“Jika kita semua ikut bertanggung jawab, saya yakin kontestasi Pilkada Jabar akan kondusif dan kekhawatiran Pak Menko bisa terjawab positif jika seluruh komponen ikut bertanggung jawab dalam menjaga proses demokrasi yang kondusif,” kata dia.
Pihaknya juga mengakui jika Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang rawan terjadi konflik terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.
Potensi itu terlihat dari kontestasi Pilkada Serentak di 16 wilayah kabupaten/kota dan Provinsi di Jawa Barat.
“Ada 16 Kabupaten/kota yang ikut kontestasi ditambah provinsi. Ini tentunya akan memicu konflik politik, tapi jika proses ini kita jaga dengan tanggung jawab menjaga stabilitas tentunya hal-hal yang tidak diinginkan akan terhindar. Ini menjadi tugas bersama untuk menjaganya,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam, Wiranto secara khusus memasukan Jawa Barat sebagai daerah yang ‘panas’. Artinya rawan dengan konflik.
“Jabar memang termasuk daerah panas, cukup besar potensi terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan,” katanya saat ditemui usai Rapat koordinasi dan sosialisasi penataan Sungai citarum di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (16/1).
Salah satu potensi pemicu konflik yang bisa terjadi adalah praktik money politic dan rivalitas simpatisan saat kampanye. Namun, ia mengaku sudah melakukan langkah-langkah untuk menangani masalah tersebut.
Langkah preventif yang disiapkan ia contohkan dengan menguatkan pihak kepolisian bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi praktik suap menyuap.
“Itu sangat penting karena kepercayaan publik terhadap pemetintah meningkat kala kita bisa mengawal kegiatan politik dengan baik,” pungkasnya.
