POJOKBANDUNG.com, BANDUNG--Drama silih ganti , pasangan beralih-alih dukungan, apakah hasil istkhoroh atau wangsit dukun lepus akhirnya jadilah empat pasangan calon Gubernur Jawa Barat. Untuk siapa pasangan-pasangan itu dipadu dan dipoles, untuk rahayat Jawa Barat, untuk partai pengusung, untuk pribadi para calon atau malah untuk para bandar yang ingin menguasai sumber daya alam Pasundan yang lubak libuk.
Kepada para pasangan calon serta partai dan para pendukungnya, selamat berjuang selamat berkompetisi. Silakan raih suara rakyat dengan visi dan unjuk prestasi, jangan lakukan kampanye saling membenci apalagi dengan janji-janji dan transaksi karena rakyat tidak ingin lemah cai kuring yang aman damai jadi terpecah-pecah lantaran ambisi para calon pemimpin yang ambisius.
Kepada siapapun yang terpilih, jadikanlah jabatan yang diraih sebagai sarana untuk mengabdi ka lemah cai menjaga paku sarakan, membela rakyat jelata. Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki kompleksitas masalah sosial kemasyarakatan yang berat dan beragam perlu solusi tepat dan simultan menuju masyarakat yang teguh tanggoh perbawa sabilulungan.
Banjir tahunan di Bandung Selatan dan Timur, pantai utara Karawang, Pamanukan dan Indramayu bukan takdir Allah yang harus diterima dengan pasrah, tetapi bencana alam yang harus dicari sebab musababnya dan segera cari solusinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena rakyat sudah sangat lama menderita disebabkan bencana tahunan ini.
Alih fungsi lahan pertanian dan ruang terbuka hijau yang masif akan mengubah tanah Pasundan dari tanah subur hejo ngemploh menjadi tanah gersang yang sangat polutif. Tanah yang dulu sebagai andalan lumbung pangan nasional menjadi daerah yang tidak bisa panen karena kekeringan atau kebanjiran. Saluran irigasi dan pengairan teknis yang dulu dibangun dengan uang negara sekarang terbuang sia-sia karena sawahnya sudah berubah fungsi.
Masalah kemiskinan, pengangguran, kesenjangan kaya dan miskin, tingkat pendidikan, kesehatan, mitigasi bencana alam, keamanan, ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi produktif dan banyak masalah sosial lainnya yang perlu diurai, dikaji dan dicarikan solusi yang tepat dan memadai. (*Penulis : Anggota DPD/MPR RI asal Jabar)
