POJOKBANDUNG.com – Gerindra yang mengusung Jenderal (Purn) Sudrajat mengakselerasi pergerakan menghadapi Pilgub Jabar 2018. Deddy Mizwar yang menyatakan masih yakin dengan bangunan koalisi Demokrat, PAN dan PKS ternyata mulai berkomunikasi dengan PDIP.
Sudrajat pada Rabu (13/11/2017) bertandang ke Kota Bandung dalam rangka mengunjungi dan mengenalkan diri di hadapan kader di kantor DPD Gerindra Jabar di Jalan Suci.
Sebelumnya, pada Selasa (12/12/2017) Sudrajat ditemani Sekjend Gerindra melakukan pertemuan bersama Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, Sekjen DPP PAN, Eddy Soeparno dan DPW Gerindra, Jabar Mulyadi di daerah Jakarta Selatan.
Selama dua jam, Sudrajat memaparkan konsep pembangunan di Jabar sekaligus merayu untuk merealisasikan koalisi bersama PAN dan PKS untuk Pilgub Jabar 2018. PAN pun meresponnya dengan pujian.
Sekjen PAN, Eddy Soeparno saat dihubungi menyatakan Sudrajat merupakan sosok yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan intelektualitas yang baik.
“Intinya Gerindra sudah mendukung Sudrajat, mereka berharap kami dan PKS bergabung,” ujarnya.
Hasil pertemuan itu ia sebut akan ditindaklanjuti dengan membahas di tingkat internal DPP PAN. Keputusannya pun ia sebut tidak akan memakan waktu yang lama.
“Nggak lama mestinya (keputusan ada). Karena waktunya semakin mepet,” terangnya.
Terpisah, Sudrajat menyebut kedatangannya ke Bandung merupakan salah satu upayanya mendongkrak popularitas sebagaimana titah sang ketua umum, Prabowo Subianto. Ia menyadari namanya tidak tenar di Jabar jika dibandingkan dengan kandidat lain semacam Deddy Mizwar atau Ridwan Kamil.
“Hari ini saya memperkenalkan diri bahwa saya calon gubernur dari Partai Gerindra dalam pemilihan gubernur yang akan datang,” ucapnya saat ditemui di Jalan Trunojoyo, Kota Bandung, Rabu (13/12/2017).
Di tempat yang sama, Ketua DPD Gerindra Jabar, Mulyadi akan terus meningkatkan pergerakan menghadapi Pilgub dengan mengintensifkan komunikasi tidak hanya dengan PKS dan PAN, tapi dengan semua partai politik.
Ia berkeyakinan, selama belum ada pasangan terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), semua kemungkinan bisa terjadi.
“Jika ada partai berkoalisi dan mendukung pasangan, tetap saja kata kuncinya, selama belum terdaftar di KPU ya segala kemungkinan masih bisa berubah,” terangnya.
