POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Perusahaan Listrik Negara sudah menghitung kebutuhan listrik yang diperlukan untuk menunjang operasional Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Sedikitnya diperlukan daya listrik sebesar 29.000 kVA yang nantinya akan didistribusikan ke enam stasiun di sepanjang Jakarta-Bandung.
Enam stasiun tersebut yakni Halim, Gambir(Jakarta), Karawang, Walini (Kabupaten Bandung Barat), Gedebage (Kota Bandung), dan Bandung selatan. Deputi Manajer Komunikasi PLN Jabar Suargina mengatakan, stasiun yang paling banyak memerlukan pasokan listrik adalah Gedebage dengan jumlah 15.700 kVA.
Menurutnya, pasokan besar ini diperlukan karena di stasiun yang terletak di timur Kota Bandung ini terdapat depo dan bengkel KA cepat. Adapun kebutuhan listrik untuk stasiun lainnya yakni Halim 6.400 kVA, Karawang 2600 kVA, Walini 2600 kVA, serta Bandung selatan 2.200 kVA.
Angka kebutuhan pasokan listrik tersebut diketahui setelah pihaknya berkoordinasi dengan pengembang KA cepat yakni PT KCIC. Nantinya, lanjut dia, di setiap stasiun akan dibangun gardu listrik baru yang akan terhubung dengan pembangkit listrik terdekat.
“Dari gardu induk terdekat. Antara gardu dengan gardu ada instalasi internal,” kata Suargina usai bertemu Gubernur Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Rabu (27/1).
Disinggung total investasi PLN untuk kebutuhan KA cepat, Suargina mengaku belum mengetahuinya. Lebih lanjut, dia memastikan, pemenuhan listrik untuk KA cepat yang akan diintegrasikan dengan Kereta Ringan (LRT) Bandung Raya ini tidak akan mengganggu pasokan listrik untuk yang lain.
Sebab, saat ini PLN pun terus menambah kapasitas dengan dibukanya sejumlah pembangkit listrik yang baru. “Daya dukung pasokan listrik enggak masalah, kami siap. Karena pembangunan juga terus bertahap, seperti di Jatigede. Semuanya masuk dalam program 35 ribu mw,” pungkasnya.
Sementara itu, terkait pembangunan LRT Bandung Raya, Pemerintah Provinsi Jabar mendorong pemerintah kabupaten/kota di Bandung Raya untuk memasukkan pembangunan kereta ringan itu ke dalam tata ruang masing-masing daerah. Saat ini, baru Kota Bandung yang sudah memasukkan pembangunan tersebut ke dalam rincian desain tata ruangnya.
Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan, RDTR tersebut sangat penting agar rencana pembangunan LRT ini terintegrasi antara masing-masing kabupaten/kota. “Kota Bandung sudah ada tata ruang dan RDTR, tinggal sinkronisasi Kota Bandung dengan yang lainnya. Harus sampai kepada koordinat,” katanya.
Setelah adanya RDTR dari masing-masing kabupaten/kota, lanjut Iwa, pihaknya akan mengusulkan trase ke Kementerian Perhubungan. “Setelah masuk tata ruang, lalu bagaimana agar terintegrasi. Baru kita trase,” katanya.
Saat ini direncanakan 8 jalur LRT, yakni 2 jalur di Kota Bandung dan 6 jalur di Bandung Raya. “Salah satunya Leuwipanjang-Jatinangor-Tanjungsari. Kita bahas secara baik untuk diusulkan ke Kemenhub,” katanya.
Iwa optimistis, dengan adanya LRT Bandung Raya yang terintegrasi, hal ini mampu menjadi solusi yang baik untuk mengatasi kemacetan di kawasan tersebut. “Supaya LRT ini efisien dan efektif. Ini juga saran-saran pakar, agar terintegrasi. Sehingga diharapkan akan mengurai kemacetan,” pungkasnya. (agp)
