POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Awal Oktober pemerintah resmi melakukan implemetasi elektronifikasi Jalan Tol atau pembayaran tol nontunai. Pelaksanaan elektronifikasi jalan tol ini dimulai sejak 1 Oktober dan selambat-lambatnya 31 Oktober 2017.
Pelaksanaan elektronifikasi jalan tol memerlukan kerja sama seluruh pihak. Tak hanya otoritas, industri perbankan pun memiliki peran penting, khususnya dalam integrasi antar ruas jalan tol.
“Mencermati ini, telah direncanakan pendirian institusi yang berfungsi mengintegrasikan informasi data transkasi dan tarif untuk seluruh ruas jalan tol dalam bentuk Konsorsium Electronic Toll Colllection (ETC),” ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat (KPW BI Jabar) Wiwiek Sisto Widayat kepada media saat konpers Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Elektronifikasi Jalan Tol di KPw BI Jabar, Bandung, Jumat (29/9).
Menurut Wiwiek, Konsorsium ETC nantinya akan berperan besar dalam tahap integrasi ruas jalan tol, serta dalam penyempurnaan model bisnis serta aspek teknis elektronifikasi. Sebagai bagian penerapan elektronifikasi tol 100 persen pada Oktober 2017, akan diterbitkan regulasi yang mewajibkan transaksi non tunai di jalan tol. Regulasi akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri PUPR.
Sistem pemabayaran elektronik di jalan tol akan menerapkan interkoneksi dan interoperabilitas melalui Secure Acces Module (SAM) Multi Applet yakni penerapan infrastruktur yang mendukung penerapan multi bank penerbit untuk menyediakan layanan uang elektronik secara interkoneksi. “Selain itu BI terus bekerja sama dengan perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dalam melakukan kampanye dan edukasi bagi masyarakat untuk membangun pemahaman mengenai perubahan cara pembayaran di jalan tol.
Wiwiek menambahkan, GNNT yang saat ini tengah disosialisasikan kepada masyarakat, mendapatkan respon yang sangat baik.
“Progres, cukup signifikan terus ada peningkatan, kekurangan komitmen kita bersama, baik dari Jasa Marga maupun dari perbankan harus proaktif agar nanti pada saat masyarakat membutuhkan uang elektronik itu selalu tersedia selama 24 jam, serta terkait fasilitas layanan top up, maka dari itu perbankan harus menyiapkan mesin-mesin itu (mesin top up),” tandas Wiwiek.
Terkait perlindungan uang elektronik yang akan digunakan transaksi di gerbang tol, menurut Wiwiek itu sama saja dengan uang tunai. “Misalnya nominal Rp 1 juta kalau hilang ya menjadi tanggung jawab pemegangnya karena sudah keluar dari khasanah perbankan, jadi tidak ada penggantian,” jelas Wiwiek.
Namun, lanjut dia, jika nilai e-money di atas Rp 1 juta, pihaknya akan mengatur mekanismenya apakah akan diberlakukan aturan seperti yang diterapkan pada kartu kredit (Credit Card).
“Kalau di atas Rp 1 Juta atau yang menggunakan atas nama, nanti akan diatur kemudian apakah akan seperti kartu kredit aturannya,” pungkasnya.
Sementara, GM Jasa Marga Cabang Purbaleunyi Reza Febriano mengakui, dengan penerapan transaksi non tunai di jalan tol, prosesnya menjadi lebih cepat cuma 2-3 detik. “Saat ini transaksi nontunai di jalan tol sudah diberlakukan di Gerbang Tol Baros I, Sadang dan Moh Toha, selanjutnya elektronifikasi diberlakukan di seluruh gerbang tol Purbaleunyi secara bertahap hingga akhir Oktober,” terang Reza.
Reza menandaskan, seluruh pengendara nantinya wajib memiliki kartu e-toll jika hendak masuk tol. Jika tidak, mereka dilarang memasuki tol.
“Semua nanti harus pakai e-toll kalau mau masuk tol, jika tidak punya terpaksa kami keluarkan dari tol, harus balik kanan,” tegas Reza.
Dalam upaya mensosialisasikan transaksi non tunai di jalan tol ini, pada Sabtu (30/9) ini digelar kegiatan *West Java GNNT Fun Rally* yang merupakan kerjasama antara BI Jabar, Jasa Marga Cabang Purbaleunyi dan bank penerbit uang ekektronik. Kegiatan mengambil start di Kantor BI Jabar dan finish di Rest area KM 88 B Tol Purbaleunyi arah Jakarta. (*/nto)
