POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–DPRD Jawa Barat mendukung pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang juga akan melintasi sejumlah daerah di Jabar. Selain akan meningkatkan kualitas transportasi, kehadiran kereta cepat ini pun diprediksi akan membangkitkan pertumbuhan ekonomi.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar Yod Mintaraga mengatakan, proyek pembangunan kereta cepat memiliki potensi yang bagus. Asalkan, pembangunannya sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah kabupaten/kota yang dilalui.
Tidak hanya itu, pembangunannya pun harus sinkron dan terintegrasi dengan sistem pembangunan infrastruktur transportasi kabupaten/kota yang dilalui. “Harus sesuai dengan aturan, kan itu melintasi kabupaten/kota di Jawa Barat,” kata Yod di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat (15/1).
Menurut Yod, pembangunan kereta cepat ini jangan mengubah RTRW yang ada terutama menyangkut kawasan perkebunan dan pemukiman. “Mari lihat peruntukan kawasannya,” ucap Yod seraya menyebut pembangunan kereta cepat ini jangan berlawanan dengan RTRW.
Meski rencana pemerintah pusat, tambah Yod, pembangunannya harus tetap mengikuti aturan yang ada di daerah terkait. “Jangan karena itu proyek pemerintah pusat, daerah kan punya otonomi. Punya kewenangan pengaturan ruang,” katanya.
Lebih lanjut Yod meminta, kehadiran kereta cepat harus mendukung tata transportasi di daerah yang dilalui. Hal ini penting agar kualitas transportasi menjadi semakin baik.
Terlebih, menurut rencana, kereta cepat tersebut akan digunakan sekitar 200 ribu penumpang dalam setiap harinya. “Jadi jaringan layanan transportasinya harus diperhatikan. Jangan malah menimbulkan persoalan baru,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyambut baik rencana pemerintah pusat yang mengambil alih pembiayaan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka. Sehingga, pemprov akan fokus menangani pembangunan kawasan aeropolis melalui BUMD milik pemprov yakni PT BIJB.
“Ini membuat proses keseluruhan pembangunan ke depan fokus dan simultan. Pekerjaan besar sisi udara dan darat ditangani pemerintah pusat cq Kementerian Perhubungan, sedangkan PT BIJB dengan kapasitasnya akan membangun area bisnis Aeropolis,” katanya.
Namun, Heryawan meminta pemerintah pusat tetap menggunakan desain yang sudah dibuat yang memadukan teknologi tinggi dan budaya Jabar. Pemprov pun meminta pusat selalu memprioritaskan Majalengka dan Jabar agar tetap menjadi yang pertama kali menikmati dampak positif pembangunan bandara tersebut.
“Dampak ekonomi bandara sekaligus meminta PT BIJB tetap dilibatkan dalam operasional bandara ketika sudah selesai. Nantinya PT BIJB akan kami arahkan untuk berkongsi dengan BUMD milik Pemkab Majalengka dan investor strategis,” katanya.
Heryawan pun tetap meminta agar pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan selesai tepat waktu. “Terus menggenjot pembangunan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, agar daya dukung ke BIJB semakin kuat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pemerintah pusat menyatakan pengambilalihan pekerjaan sisi udara (runway) yang tinggal 20 persen lagi dengan total kebutuhan Rp 1 triliun. Adapun sisi darat yang mulai dikerjakan memerlukan biaya Rp 2,1 triliun yang seluruhnya bersumber dari APBN. (agp)
