POJOKBANDUNG.COM, KOTA BANDUNG – Penanganan anak tidak sekolah (ATS) di Kota Bandung masih menghadapi tantangan besar.
Dari sekitar 7.800 anak berusia 6 hingga 18 tahun yang tercatat belum mengenyam pendidikan, hingga kini baru ratusan yang berhasil dijangkau melalui berbagai program pendidikan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan persoalan ATS tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengandalkan sekolah formal. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung perlu membuka jalur pendidikan alternatif agar anak-anak yang telanjur melewati usia sekolah tetap memiliki kesempatan untuk belajar.
Salah satu upaya yang menjadi tumpuan adalah program Sekolah Rakyat. Saat ini, Kementerian Sosial telah mengoperasikan dua lokasi Sekolah Rakyat di Kota Bandung. Pemkot Bandung juga berharap dapat menambah satu lokasi baru di kawasan Gedebage.
Farhan menyebutkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat ketiga dapat direalisasikan setelah Pemkot Bandung menerima hibah tanah dari Presiden Prabowo Subianto. Prosesnya ditargetkan berlangsung pertengahan November 2026.
Menurut Farhan, karakteristik anak yang masuk kategori ATS cukup beragam. Sebagian di antaranya bahkan sudah berusia belasan tahun, tetapi belum pernah mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan sama sekali.
Kondisi membuat penanganannya membutuhkan pendekatan khusus. Tidak semua anak bisa langsung diarahkan kembali ke sekolah formal karena faktor usia maupun persoalan sosial yang mereka hadapi.
Farhan menceritakan dirinya pernah menemukan dua anak berada di toilet umum kawasan Leuwi Panjang. Ketika ditanya mengenai keberadaan orang tua, keduanya mengaku sudah tidak memiliki ibu, sementara ayah mereka bekerja sebagai pemulung.
Kedua anak kemudian menyampaikan keinginan untuk bersekolah. Setelah mengetahui kondisi mereka, pemkot mengambil langkah untuk memberikan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat karena usia keduanya sudah melewati usia sekolah pada umumnya.
“Anak-anak seperti ini harus kita bantu. Mereka ingin sekolah, tetapi memiliki kondisi kehidupan yang membuat akses pendidikan tidak mudah dijangkau,” ujar Farhan, Kamis (5/11/2026).
Ia mengungkapkan selain Sekolah Rakyat, Pemkot Bandung menyiapkan sejumlah jalur lain untuk memperluas jangkauan pendidikan. Di antaranya melalui pemberdayaan sekolah swasta dengan dukungan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), termasuk melibatkan madrasah dan pesantren.
Ia menilai keterlibatan berbagai lembaga pendidikan diperlukan agar anak-anak yang belum bersekolah memiliki lebih banyak pilihan untuk melanjutkan pendidikan sesuai kondisi masing-masing.
Ia juga menekankan pentingnya penanganan berbasis masyarakat. Sebab, persoalan ATS tidak selalu berkaitan dengan ketersediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga menyangkut kondisi keluarga, lingkungan, dan dukungan orang tua.
“Bahkan, ketika orang tua tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk bersekolah, persoalan sudah berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang harus mendapat perhatian bersama,” katanya.
Farhan menambahkan pemkot tidak hanya berupaya menambah daya tampung sekolah, tetapi juga perlu identifikasi anak-anak yang belum memperoleh akses pendidikan di lingkungan tempat tinggalnya. (dsn)





















