POJOKBANDUNG.COM, JAKARTA – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh negara membuka persoalan serius yang tak bisa dipandang sebagai praktik pengumpulan informasi biasa. Terlebih, hasil penyadapan itu disebut-sebut mengalir hingga ke Solo.
Hal itu diungkapkan Mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia menilai, dugaan tersebut mengarah pada upaya sistematis untuk mengganggu pemerintahan. Jika benar terjadi, praktik ini bukan hanya menyangkut pelanggaran privasi, tetapi juga menyentuh persoalan keamanan negara dan kedaulatan pemerintahan.
“Karena dari hasil dari taruhlah bocoran sumber itu, produk dari hasil penyadapan ini, produk finalnya itu sampai ke Solo. Sehingga apa pun yang akan dilakukan oleh para orang-orang ini, sudah tahu arahnya semua dan dianalisis bagaimana cara mengganggunya,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube pribadinya, dikutip Rabu (4/11/2026).
Ia menduga informasi yang dikumpulkan melalui penyadapan dapat digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Mahfud kemudian mengaitkan dugaan tersebut dengan dinamika politik yang berkembang belakangan ini, termasuk isu seputar Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pemerintahan Presiden Prabowo.
“Ini yang kenapa orang kemudian bicara soal makar. Karena dari hasil produk finalnya itu sampai ke Solo,” ujarnya.
Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa dugaan motif makar tersebut masih merupakan analisis yang perlu dibuktikan melalui proses hukum.
“Iya, itu analisis. Tapi analisis ini didukung oleh fakta. Ini analisis, nanti kita buktikan di pengadilan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menyebut penyadapan diduga tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Berdasarkan informasi yang disampaikannya, target penyadapan juga mencakup pejabat negara, ketua umum partai politik, tokoh politik, tokoh masyarakat, media, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Ia menilai pengusutan kasus tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui siapa saja yang terlibat, termasuk pihak yang diduga menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan. Lebih lanjut, Mahfud MD menduga penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan makar.
“Memang masuk akal, untuk apa menyadap presiden kalau bukan tujuan untuk makar,” kata Mahfud.
Terkait kasus ini, Mahfud mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah ahli. Dari hasil diskusi itu, ia mengatakan penyadapan itu bertujuan untuk makar.
“Jadi kira-kira memang tujuannya agak-agak makar gitu,” ungkapnya.
Ia menyebut perkara tersebut berpotensi menjadi salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah Polri. Sebab sebelumnya, kasus yang melibatkan Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa kerap dianggap sebagai kejahatan besar di lingkungan kepolisian.
“Gak terbayangkan seorang Kapolri aktif melakukan penyadapan, yang disadap adalah presidennya sendiri. Rakyat Indonesia tersinggung dan marah,” jelas dia.
Mahfud menyebut perbuatan tersebut merupakan tindakan biadap. Untuk itu ia meminta agar kasus ini ditindak lanjuti secara serius.
“Tidak semua rakyat Indonesia mungkin sangat senang dengan presiden sekarang, tetapi kalau sampai disadap oleh Kapolrinya sendiri, oleh para polisi sendiri, itu satu kejahatan yang sangat biadab terhadap negara ini. Oleh sebab itu, ini harus diseriusi,” imbuhnya.
Mahfud menyebut eks Kapolri Listyo Sigit dan sejumlah petinggi Polri yang jadi tersangka tersebut berpotensi terkena hukuman mati.
“Hukuman mati kalau makar. Iya. Bisa dengan hukuman mati,” ujar Mahfud.
Meski demikian, Mahfud MD mengungkapkan pidana hukuman mati tak diberlakukan serta merta. Sekalipun telah divonis hukuman mati, pelaku makar tidak langsung dieksekusi. Menunggu 10 tahun terlebih dahulu.
“Meskipun sekarang hukuman mati, hanya berlaku untuk untuk hal-hal khusus, dan eksekusinya kalau 10 tahun belum dieksekusi,” ucap Mahfud.
Namun, dia mengatakan jika tersangka berkelakuan baik maka hukuman bisa diturunkan menjadi seumur hidup.
“(Kalau) berkelakuan baik turun menjadi seumur hidup. Ini ketentuan hukum yang sekarang,” ujar Mahfud.
Di sisi lain, Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli mempertanyakan siapa sosok di balik tindakan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadap Presiden Prabowo Subianto. Guntur bahkan secara terbuka menyinggung kemungkinan keterlibatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pertanyaan tersebut disampaikan Guntur menyusul penetapan Listyo Sigit sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara. Menurut dia, kasus tersebut bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum biasa, melainkan menyangkut keamanan dan kewibawaan institusi kepresidenan. Guntur menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden RI merupakan persoalan serius yang harus diusut secara menyeluruh. Terlebih, tindakan tersebut diduga dilakukan oleh seorang mantan pejabat tinggi kepolisian yang pernah dipercaya memimpin Korps Bhayangkara.
“Siapa yang menyuruh Listyo Sigit menyadap Presiden Prabowo? Apa Jokowi?” kata Guntur dikutip dari jawapos.com, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, penetapan tersangka terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan sejarah negatif bagi Korps Bhayangkara. Pasalnya, Kapolri yang dilantik oleh Jokowi menyandang status tersangka.Guntur menegaskan, penyadapan ilegal terhadap kepala negara tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana biasa. Dia menilai tindakan tersebut berpotensi menjadi ancaman serius terhadap negara apabila terbukti dilakukan untuk melemahkan kewibawaan Presiden.
“Kami tegaskan: penyadapan ilegal terhadap Presiden bukan pelanggaran biasa. Itu kejahatan serius terhadap negara. Itu pengkhianatan terhadap sumpah jabatan. Dan bila terbukti dilakukan untuk menggerogoti kewibawaan kepala negara, itu makar dalam bentuk paling licik,” tegasnya.
Guntur mempertanyakan apakah dugaan penyadapan tersebut merupakan inisiatif pribadi Listyo Sigit atau justru dilakukan atas perintah pihak lain. Baginya, penelusuran mengenai siapa yang berada di balik tindakan tersebut menjadi bagian penting dalam pengungkapan perkara.
“Lalu pertanyaan yang tak bisa dihindari: ini kejahatan pribadi, atau ada perintah?” cetus Guntur.
Dia juga menilai, perlu ada penjelasan mengenai motif di balik dugaan penyadapan tersebut. Sebab, sulit dipahami alasan seorang jenderal yang pernah menduduki posisi tertinggi di kepolisian melakukan penyadapan terhadap Presiden yang sedang menjabat.
“Jika pribadi, untuk apa jenderal di puncak karier menyadap presidennya sendiri? Jika ada perintah, siapa pemberinya?” tuturnya.
Guntur turut menyoroti rentang waktu dugaan penyadapan yang disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Pada periode tersebut, Listyo Sigit secara struktural berada di bawah Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara sekaligus atasan formalnya.
“Penyadapan diduga terjadi sepanjang 2025–2026. Pada periode itu, atasan formal Listyo Sigit adalah Presiden Prabowo, yang justru menjadi korban,” ungkapnya.
Atas dasar itu, Guntur mempertanyakan kemungkinan adanya pihak di luar struktur resmi pemerintahan yang memberikan perintah. Dia menilai penyelidikan harus mampu menjawab apakah terdapat aktor lain yang memiliki kepentingan dalam praktik penyadapan tersebut.
“Mustahil korban menyuruh dirinya sendiri disadap. Artinya, kalau ada perintah, perintah itu datang dari luar struktur resmi negara,” urainya.
Guntur bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya hubungan loyalitas Listyo Sigit dengan patron politik sebelumnya. Dia menyinggung Jokowi sebagai sosok yang mengangkat Listyo Sigit menjadi Kapolri dan meminta persoalan tersebut dijawab melalui proses hukum.
“Maka publik wajar bertanya: kepada siapa sebenarnya loyalitas Listyo Sigit? Kepada Presiden yang sah, atau kepada patron lamanya? ujarnya.
Selain itu, Guntur mengungkit isu mengenai dugaan adanya perintah dari Solo yang beredar di tengah masyarakat. Namun, dia meminta Polri tidak membiarkan isu tersebut berkembang menjadi rumor tanpa kepastian dan mendorong aparat membuktikannya melalui proses penyidikan.
“Bisik-bisik soal “perintah Solo” sudah beredar luas. Polri harus menjawabnya dengan pembuktian, bukan membiarkannya jadi rumor liar,” tegas Guntur.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan, penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal telah sesuai dengan ketentuan hukum.
Yusril menjelaskan, penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik menjalankan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan serta mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Menurutnya, seluruh tahapan penegakan hukum, termasuk penahanan, telah mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
“Saya ingin memastikan bahwa seluruh ketentuan-ketentuan KUHAP baru telah diberlakukan, tidak ada sesuatu yang dilanggar. Hak-hak dari mereka yang disidik dan mereka yang dinyatakan sebagai tersangka telah dipenuhi, dan begitu juga proses penahanannya telah dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku,” kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11).
Dia menegaskan, proses hukum terhadap para tersangka tidak boleh mengesampingkan hak-hak dasar mereka. Ia memastikan, negara tetap berkewajiban memastikan hak setiap orang yang berhadapan dengan hukum memperoleh perlindungan serta kesempatan menjalani proses peradilan secara adil.
“Tentu proses ini berjalan dan kita tetap akan menghormati hak-hak dari para tersangka, hak-hak hukum mereka untuk didampingi oleh penasihat hukum untuk melakukan peradilan dan sebagainya yang diatur di dalam KUHP kita, itu sepenuhnya akan kita jamin,” ujarnya.
Yusril juga menekankan, penanganan perkara tersebut harus berjalan secara objektif dengan berlandaskan pada alat bukti dan ketentuan perundang-undangan. Dia meminta publik memberikan kesempatan kepada aparat kepolisian untuk menuntaskan proses penyidikan.
“Penyidikan dilakukan betul-betul secara objektif terhadap siapapun yang diduga bersalah,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Ketiga tersangka itu di antaranya, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN) selaku Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH) selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Sespim Lemdiklat Polri. Mereka telah dilakukan penahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para tersangka terancam hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun. Ancaman tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (dis/jpc)




















